Program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang Masih Jalan Tersendat

Kota Malang, iKoneksi.com – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah ternyata belum berjalan mulus di Kota Malang. Meski sudah diluncurkan sejak awal tahun 2025, capaian distribusi program ini masih jauh dari harapan.

Capaian Masih Rendah

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat, dari total 404 sekolah dasar dan menengah pertama, baru 35 sekolah yang mendapatkan manfaat program. Angka itu setara hanya 8,66 persen, atau kurang dari 10 persen cakupan.

“Distribusi baru mencakup sekitar 25 SD dan 10 SMP, baik negeri maupun swasta,” kata Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, Jumat (29/8/2025).

Dengan kata lain, lebih dari 90 persen siswa SD dan SMP di Kota Malang hingga kini belum merasakan manfaat MBG. Padahal, jumlah total SD di kota ini mencapai 287 sekolah dan SMP sebanyak 117 sekolah.

Terganjal Ketiadaan Anggaran Daerah

Lambatnya realisasi MBG di Kota Malang bukan tanpa alasan. Menurut Suwarjana, kendala utama terletak pada ketiadaan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami berupaya mendorong perluasan program melalui forum-forum koordinasi, tetapi kami tidak bisa berbuat banyak tanpa anggaran. Kami menunggu dukungan dari pusat,” ujarnya.

Ketergantungan terhadap dana pusat membuat Pemkot Malang tak bisa mempercepat distribusi secara mandiri. Disdikbud mengaku hanya bisa menunggu instruksi dan aliran dana dari pemerintah pusat.

Belum Ada Keluhan dari Sekolah Penerima

Meski cakupan masih minim, pelaksanaan program di sekolah-sekolah yang sudah menerima MBG berjalan tanpa hambatan berarti. Suwarjana menyebut, berbeda dengan beberapa daerah lain yang melaporkan adanya keluhan dari siswa maupun sekolah, Kota Malang sejauh ini tidak menemukan masalah.

“Hingga saat ini, belum ada keluhan yang masuk dari sekolah-sekolah penerima MBG,” tegasnya.

Proyek Infrastruktur Penunjang Juga Tergantung Pusat

Tak hanya distribusi makanan bergizi, infrastruktur penunjang program juga mengalami keterlambatan. Salah satunya pembangunan Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) di Tlogowaru.

Namun, Suwarjana menekankan bahwa proyek tersebut sepenuhnya berada di luar kewenangan Disdikbud Kota Malang.

“Itu (SPPG) di luar kewenangan kami. Tidak bisa kami menggenjot distribusi MBG jika anggarannya tidak ada,” katanya.

Pertanyaan Besar untuk Pemerintah Pusat

Menanggapi hal itu, Aktivis Pendidikan Kota Malang, Aaron menilai situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: sampai kapan siswa di Kota Malang harus menunggu untuk bisa merasakan manfaat penuh dari MBG? Dengan capaian yang baru menyentuh angka di bawah 10 persen, masih terbentang jalan panjang menuju target distribusi ke seluruh sekolah.

Di tengah pentingnya pemenuhan gizi anak untuk menunjang kualitas pendidikan dan kesehatan generasi mendatang, ketergantungan mutlak pada dana pusat justru dikhawatirkan membuat program ini semakin lamban.

“Masyarakat menanti langkah konkret, apakah pemerintah pusat siap menggenjot alokasi dana agar MBG di Kota Malang tidak hanya berhenti pada sebatas wacana,” pungkasnya. (04/iKoneksi.com)