Purbaya Sentil Bahlil: “Kenapa Subsidi BBM Tak Pakai DTSEN?”

Jakarta, iKoneksi.com — Di tengah diskusi anggaran dan subsidi yang memanas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan kritik keras terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terkait belum digunakannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran BBM bersubsidi. Menurut Purbaya, data itu sudah tersedia dan siap digunakan, namun hingga kini belum dioptimalkan oleh Kementerian ESDM.

Kritikan itu terlontar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat. Dalam forum yang terbuka untuk pengawasan publik, Purbaya menyampaikan bahwa penggunaan DTSEN akan memperbaiki ketepatan sasaran subsidi, menghindari kebocoran, dan memastikan bahwa hanya masyarakat yang berhak saja yang menerima manfaat.

“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka supaya betul memakai DTSEN ke depan,” kata Purbaya dengan tegas di hadapan anggota dewan.

Basis Data Siap, Tapi Belum Digunakan

Poin utama dari kritik Purbaya adalah bahwa DTSEN tidak hanya gagasan atau rencana, melainkan sistem yang sudah berjalan di beberapa kementerian. Beberapa kementerian sosial telah menggunakan basis data ini dalam program bantuan sosial mereka. Namun, dalam konteks subsidi energi terutama BBM Menteri ESDM disebut belum memanfaatkannya.

Ketidakoptimalan ini menurut Purbaya membuka ruang bagi penyimpangan orang-orang berpenghasilan tinggi masih bisa menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan DTSEN, ia berharap bahwa data warga sangat kaya (data sosial-ekonomi) dapat digunakan untuk menyaring penerima subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp 498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasinya telah menyentuh Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari total anggaran,” jelasnya.

Kritik dan Harapan Perubahan

Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan meskipun sulit, pemerintah tidak bisa menghentikan subsidi begitu saja terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih. Subsidi masih dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat bawah. Namun ia juga menekankan bahwa subsidi akan lebih sehat dan berkelanjutan jika disalurkan berdasarkan data yang valid dan tepat.

“Subsidi bukan beban semata, tapi alat agar masyarakat tetap dapat menikmati pertumbuhan ekonomi. Tapi kuncinya adalah pertumbuhan yang makin cepat agar suatu saat kita tidak selalu bergantung pada subsidi,” sebut Menkeu.

Purbaya juga menyatakan dukungannya terhadap target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih sehat, beban subsidi bisa dikurangi secara bertahap. Namun, langkah itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memukul kelompok paling rentan.

Tumpang Tindih Data dan Sengketa “Salah Baca Data”

Sebelumnya, muncul wacana terdapat ketidaksesuaian data LPG 3 kg yang dikemukakan oleh Purbaya dan interpretasi data dari pihak ESDM. Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung, lalu pemerintah menanggung subsidi agar harga jual masyarakat sekitar Rp 12.750. Namun Bahlil membantah interpretasi tersebut dan menyebut bahwa ada perbedaan cara menghitung data antara instansi yang berbeda.

“Tanpa mengurangi inti dari kritik tersebut, kasus ini menunjukkan keterbukaan data, metode yang transparan, dan koordinasi antar kementerian menjadi elemen kritis dalam kebijakan subsidi. Tanpa itu, politik data bisa dimanipulasi dan publik kehilangan kepercayaan,” ungkap Purbaya.

Menuju Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran

Kritik Purbaya kepada Bahlil bukan semata kritik politik, melainkan panggilan agar kebijakan subsidi ke depan lebih bijaksana dan berbasis data nyata. Dengan DTSEN sebagai pondasi, subsidi bukan lagi program yang “kebablasan”, tetapi instrumen efisien yang melindungi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Langkah ke depan yang dapat diantisipasi:

1. Dialog intensif antara Kemkeu dan ESDM untuk memadukan sistem data sosial-ekonomi.
2. Audit internal dan eksternal terhadap penyaluran subsidi agar transparansi terbuka.
3. Edukasi publik agar penerima manfaat menyadari hak dan kriteria.
4. Pelibatan lembaga independen dan teknologi analitik agar data-terdepan digunakan secara optimal.

“Publik kini menanti: apakah ESDM akan merespons dan mulai menggunakan DTSEN? Atau kritik ini menjadi wacana semata? Keputusan itu akan menentukan apakah subsidi ke depan lebih adil, efisien, dan kredibel atau tetap menjadi ladang kontroversi dan ketidakpastian,” tukas Purbaya. (04/iKoneksi.com)