Realisasi Belanja Seret, Menkeu Purbaya Dikejar Waktu Selamatkan Ekonomi

Jakarta, iKoneksi.com – Menjelang akhir tahun 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi tantangan besar yang membuatnya harus bekerja ekstra keras. Realisasi belanja pemerintah pusat masih tertahan di angka 55 persen dari total pagu anggaran Rp3.621,3 triliun. Artinya, baru sekitar Rp1.991,7 triliun yang terserap, sementara Rp1.629,6 triliun lainnya masih menumpuk dan harus dihabiskan hanya dalam waktu tiga bulan.
Jika dirata-rata, pemerintah perlu menggelontorkan Rp543,2 triliun per bulan untuk mencapai target serapan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir. Situasi ini membuat ruang gerak fiskal semakin sempit dan memicu kekhawatiran atas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Astera Primanto Bhakti menyebut kondisi ini sebagai “tantangan terbesar” di penghujung tahun. Menurutnya, lambatnya realisasi anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga terkait dengan dinamika internal di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang baru dibentuk.

Kementerian Baru dan Efisiensi Jadi Biang Hambatan

Astera menjelaskan, pembentukan K/L baru menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran. Instansi baru membutuhkan waktu untuk menyusun struktur organisasi, menetapkan program kerja, hingga menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan. Proses itu, kata Astera, tidak bisa dilakukan tergesa-gesa karena harus sesuai regulasi dan prosedur akuntabilitas.

“Biasanya K/L baru masih berproses menyusun organisasi dan anggarannya. Jadi otomatis pelaksanaan program juga tertunda,” kata Astera di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejak awal tahun turut memperlambat penyerapan. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mewajibkan setiap K/L melakukan penyesuaian ulang rencana kerja dan anggaran (RKA) berdasarkan arahan Presiden. Akibatnya, banyak program yang semula sudah dijadwalkan harus dijadwal ulang atau bahkan ditunda.

“Semua K/L harus menyesuaikan kembali prioritasnya. Setelah itu baru bisa melanjutkan program yang dianggap penting. Jadi otomatis jadwal pelaksanaannya agak mundur,” jelas Astera.

Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Rendahnya realisasi belanja negara tentu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dapat mencapai 5,2 persen, angka yang dianggap cukup ambisius di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar. Namun, serapan anggaran yang rendah menjadi penghambat utama bagi pencapaian target tersebut.

“Belanja pemerintah adalah mesin utama penggerak ekonomi. Kalau mesin ini tersendat, maka output ekonomi juga ikut melambat,” jelas seorang analis ekonomi dari Universitas Indonesia, yang menilai situasi ini perlu direspons dengan langkah cepat dan tegas.

Menurutnya sampai awal Oktober, belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun, atau 63 persen dari pagu APBN, sedangkan belanja non-K/L juga belum optimal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun, yang justru bisa menurunkan efisiensi dan kualitas penggunaan anggaran.

Pemerintah Didesak Bergerak Cepat

Para pengamat menilai, pemerintah harus segera mempercepat mekanisme penyaluran anggaran tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Penyerapan yang dipaksakan di akhir tahun dikhawatirkan hanya akan meningkatkan risiko inefisiensi dan pemborosan, bukan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sementara itu, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan ketat dan koordinasi intensif dengan setiap K/L agar hambatan birokrasi bisa diminimalisasi. Langkah-langkah percepatan belanja akan difokuskan pada sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki dampak langsung terhadap daya saing nasional.

Meski tantangan besar di depan mata, Menkeu Purbaya tetap optimistis. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga momentum ekonomi. Namun, waktu yang tersisa hanya tiga bulan membuat setiap keputusan harus diambil dengan cermat.

Akhir Tahun Jadi Ujian Nyata

Menjelang tutup tahun, pemerintah dihadapkan pada ujian nyata pengelolaan APBN. Di satu sisi, ada tekanan untuk mempercepat realisasi belanja. Di sisi lain, ada tanggung jawab menjaga transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Jika Kemenkeu berhasil menuntaskan serapan dengan baik, maka target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen masih mungkin tercapai. Namun jika tidak, ancaman perlambatan ekonomi di awal 2026 bisa menjadi kenyataan.

Purbaya kini berada di persimpangan antara kecepatan dan kehati-hatian, antara politik fiskal dan efisiensi birokrasi. Pertanyaan besarnya: mampukah ia membawa mesin ekonomi nasional tetap melaju di tengah seretnya roda anggaran?