Ribuan Siswa Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, DPR Desak Evaluasi

Jakarta, iKoneksi.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kini menghadapi sorotan tajam. Data terbaru menunjukkan ribuan siswa di berbagai daerah menjadi korban keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari membongkar data mengejutkan terkait insiden itu. Berdasarkan laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tercatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan sejak program berjalan.

Data Resmi: Ribuan Korban, Puluhan Kasus

Qodari merinci, data dari Kemenkes per 16 September 2025 mencatat 60 kasus keracunan dengan 5.207 siswa terdampak. Sementara BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 siswa per 10 September 2025. Angka itu dianggap alarm serius bagi keberlanjutan program MBG.

“Puncak kejadian tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ungkap Qodari dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Penyebab Keracunan: Dari Higienitas hingga Alergi

Menurut Qodari, terdapat empat indikator utama penyebab keracunan makanan MBG:

1. Higienitas makanan yang tidak terjaga.
2. Suhu dan teknik pengolahan pangan yang tidak sesuai standar.
3. Kontaminasi silang dari petugas penyaji.
4. Reaksi alergi pada sebagian penerima manfaat.

Ia menegaskan salah satu solusi mendesak adalah memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi resmi.

“SPPG itu harus punya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan,” tegas Qodari.

DPR RI Angkat Suara: Jangan Anak Jadi Korban

Sorotan publik terhadap program ini turut memantik reaksi keras dari parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pemerintah wajib memastikan program MBG tidak merugikan anak-anak.

“Evaluasi harus selalu dilakukan agar pelaksanaannya di lapangan lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang justru dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).

Puan mengakui pelaksanaan MBG dalam skala nasional memang tidak mudah. Karena itu, menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara rutin dan melibatkan semua pihak terkait.

“Ketika kasus keracunan massal terjadi berulang, pemerintah harus berani melakukan evaluasi total,” seru politikus PDI-P tersebut.

Tuntutan Evaluasi Total dan Potensi Penghentian Sementara

Puan menuturkan kasus keracunan massal ini memunculkan desakan agar program MBG dihentikan sementara hingga ada perbaikan mendasar.

“Kritik tajam datang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pakar gizi yang menilai pemerintah terlalu terburu-buru meluncurkan program tanpa sistem pengawasan yang kuat,” bebernya.

Namun, pemerintah menegaskan program MBG tidak boleh dihentikan begitu saja karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia. Meski demikian, Qodari mengakui bahwa sistem distribusi, sertifikasi penyedia makanan, hingga pengawasan lapangan harus diperketat.

Jalan Panjang Perbaikan

Puan menyebutkan kasus keracunan MBG menjadi pukulan serius bagi program unggulan pemerintah ini. Ribuan anak terdampak menegaskan bahwa ada masalah besar dalam rantai penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis.

“Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya: apakah berani melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem, atau justru membiarkan masalah serupa terulang?,” pungkas Puan. (04/iKoneksi.com)