Smart TV di Sekolah, Solusi atau Masalah Baru Pendidikan?

Jakarta, iKoneksi.com – Program pemerintah membagikan televisi pintar (smart TV) atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah terus menjadi perbincangan publik. Meski diklaim mampu mempercepat digitalisasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan, kritik terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program ini semakin menguat.

Alasan Pemerintah Tetap Jalan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran adalah kebutuhan mendesak. Menurutnya, penggunaan interactive flat panel dapat meningkatkan motivasi siswa, memperdalam pemahaman materi, serta melatih keterampilan abad ke-21.

“Digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,” kata Gogot melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

Presiden Prabowo juga mendukung penuh kebijakan ini. Ia menilai teknologi bisa menjadi jawaban atas keterbatasan guru kompeten di berbagai daerah. Dengan smart TV, guru berpengalaman dapat mengajar secara jarak jauh dan menjangkau lebih banyak siswa.

Kritik Ketepatan Sasaran

Namun, langkah pemerintah tidak lepas dari sorotan tajam. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pembagian smart TV justru tidak tepat sasaran.

Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengkritik keras penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah elite yang sebenarnya sudah memiliki fasilitas digital memadai.

“Sekolah di daerah banyak yang belum punya sarana pendukung, sementara sekolah elite malah ikut dapat. Pemanfaatannya jadi hanya sesaat dan tidak optimal,” tegasnya.

Kekhawatiran lain adalah transparansi anggaran. Program yang menelan biaya triliunan rupiah ini dikhawatirkan bisa berakhir dengan praktik korupsi bila tidak diawasi ketat.

“Kita tidak ingin sektor pendidikan kembali berlumuran kasus korupsi. Harus ada pembenahan total,” ucap Ubaid.

Bantahan Pemerintah

Menjawab kritik tersebut, Gogot menekankan program tidak dijalankan asal-asalan. Sebelum distribusi, kementerian melakukan verifikasi kesiapan sarana dan prasarana melalui portal Pendidikan.

“Selama sekolah menyatakan siap menerima dan memenuhi kriteria, maka sekolah tersebut akan menjadi sasaran penerima program digitalisasi pembelajaran,” ujarnya.

Gogot juga membantah tudingan bahwa program ini mengabaikan pembangunan fisik sekolah maupun kesejahteraan guru. Ia menegaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas guru tetap berjalan beriringan dengan program digitalisasi.

Target Distribusi Nasional

Program ini diterangkan Gogot mulai berjalan sejak Mei 2025 dan ditargetkan merata di seluruh Indonesia pada pertengahan 2026. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 330 unit smart TV akan disalurkan ke berbagai jenjang sekolah.

Pemerintah berencana menerapkan prinsip “satu sekolah, satu smart TV” agar tidak ada kesenjangan teknologi antarwilayah.

“Harapannya, dengan infrastruktur digital yang merata, siswa di daerah terpencil bisa mendapatkan pengalaman belajar setara dengan sekolah di kota besar,” jelas Gogot.

Jalan Panjang Digitalisasi Pendidikan

Ubaid menyebutkan meski gagasan digitalisasi terdengar menjanjikan, jalan untuk mewujudkannya tidaklah mulus. Program smart TV menuntut dukungan sarana lain seperti listrik stabil, jaringan internet memadai, serta guru yang mampu mengoperasikan teknologi. Tanpa itu semua, perangkat canggih hanya akan menjadi pajangan mahal di ruang kelas.

“Kini bola berada di tangan pemerintah: apakah program ini benar-benar menjadi terobosan untuk kualitas pendidikan, atau justru menambah daftar panjang proyek populis yang menuai masalah. Yang jelas, publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji teknologi,” pungkas Ubaid. (04/iKoneksi.com)