Totok Hariyono: Bawaslu Bukan Pekerja Pemilu, Tapi Pejuang Demokrasi

Jakarta, iKoneksi.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, menegaskan bahwa jajaran Bawaslu bukan sekadar pekerja tahapan pemilu, melainkan pejuang demokrasi yang tugasnya tidak berhenti meskipun tidak ada pemilu atau pemilihan kepala daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam pesannya kepada jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia.

“Tidak ada tahapan pemilu bukan berarti Bawaslu nganggur. Kita ini bukan ad hoc, kita itu badan tetap. Kita bukan pekerja tahapan pemilu, kita adalah pekerja demokrasi,” tegas Totok, Rabu (26/3/2025), di Jakarta.

Penguatan Demokrasi Harus Terus Berjalan

Totok menekankan bahwa penguatan demokrasi harus tetap menjadi fokus utama, meskipun tahapan pemilu sudah selesai dan tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Ia mengingatkan bahwa Bawaslu dibayar untuk bekerja selama lima tahun penuh, bukan hanya saat pemilu berlangsung.

“Kita itu digaji lima tahun, bukan dibayar per tahapan. Jangan sampai ada anggapan bahwa kalau tidak ada tahapan pemilu, kita tidak bekerja. Itu keliru,” ujar Totok.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup pengawasan berkelanjutan terhadap berbagai aspek pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Mekanisme Partisipatif, Penguatan Gotong Royong dalam Pengawasan

Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih kuat, Totok mendorong Bawaslu untuk mengembangkan mekanisme partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

“Pengawasan kita harus berbasis gotong royong, partisipatif, dan melibatkan masyarakat. Pemilu itu hanya lingkup kecil dari demokrasi yang lebih luas,” katanya.

Salah satu cara yang ia usulkan adalah dengan memperbanyak diskusi publik dan siniar (podcast) di wilayah masing-masing.

“Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pengawasan demokrasi dan ikut berkontribusi dalam menciptakan sistem yang transparan serta akuntabel,” jelas Totok.

Efisiensi Bukan Alasan untuk Mengendurkan Kinerja

Totok juga menyinggung pentingnya efisiensi dalam kerja-kerja pengawasan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kinerja atau mengurangi peran strategis Bawaslu dalam menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik.

“Efisiensi jangan jadi sindrom. Harusnya kita bangga bisa bekerja lebih efektif dalam memperkuat demokrasi,” ujarnya.

Dengan pesan ini, Totok berharap jajaran Bawaslu di seluruh daerah tidak kehilangan arah dan terus menjalankan tugas mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih matang dan inklusif, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi dalam setiap aspek kehidupan bernegara,” pungkas Totok. (04/iKoneksi.com)