Video Capaian Prabowo di Bioskop Picu Pro Kontra Publik

Jakarta, iKoneksi.com – Layar bioskop biasanya hanya menampilkan iklan komersial atau trailer film terbaru sebelum pertunjukan utama dimulai. Namun, kali ini penonton dikejutkan dengan sesuatu yang berbeda: rekaman video berisi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tayangan itu menampilkan klaim keberhasilan program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga produksi pangan nasional. Langkah ini sontak menuai sorotan tajam dari publik, terutama di media sosial. Banyak yang menilai, layar bioskop bukanlah tempat untuk propaganda politik.

Isi Video: Klaim Keberhasilan Pemerintah

Dalam rekaman yang ditayangkan jelang film utama, Prabowo menyampaikan komitmennya menghapus kemiskinan di Indonesia. Video itu juga menyoroti program MBG yang disebut sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Selain itu, ditampilkan data pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih serta 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh negeri. Klaim pencapaian lain yang dipamerkan adalah produksi beras 21,7 juta ton hingga Agustus 2025, pembukaan 225 ribu hektare lahan sawah baru, serta ekspor jagung 1.200 ton pada awal tahun.

Bagi sebagian orang, tayangan ini sekadar bentuk sosialisasi capaian pemerintah. Namun, bagi yang lain, penyelipan video di ruang hiburan justru dianggap sebagai bentuk indoktrinasi yang mengganggu.

Kritik Tajam: Tuduhan Propaganda dan Indoktrinasi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah pemerintah tidak etis. Ia menyebut tayangan itu mirip praktik rezim otoriter yang menggunakan ruang publik untuk propaganda.

“Publik sedang mencari hiburan, bukan dijejali klaim politik,” kata Usman.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya meminta maaf dan menghentikan praktik tersebut. Menurutnya, strategi komunikasi semacam ini berisiko merendahkan kecerdasan publik dan memunculkan resistensi, ketimbang meningkatkan kepercayaan.

Perspektif Akademisi: Bukan Fenomena Baru

Asep Suryana, dosen sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, menilai fenomena ini bukan hal baru. Ia mengingatkan bahwa pada 2018, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal serupa. Bedanya, kata Asep, pendekatan pencitraan Prabowo dinilai lebih lemah sehingga menuai protes keras.

“Program pemerintah punya ruang sendiri untuk disampaikan. Bioskop bukan tempatnya,” tegas Asep.

Ia menilai wajar bila publik merasa ruang hiburan mereka terintervensi.

Reaksi Warganet: Ajakan Boikot Tayangan

Gelombang kritik warganet menguat. Sejumlah akun media sosial menyerukan agar penonton datang 15 menit terlambat agar terhindar dari tayangan video. Ajakan itu mendapat dukungan luas, bahkan unggahan di akun Instagram @catatanfilm mencatat lebih dari 74 ribu tanda suka dan 14 ribu komentar. Mayoritas menolak keras pencampuran hiburan dengan politik.

“Orang ke bioskop cari hiburan, bukan propaganda,” tulis seorang pengguna.

Tanggapan Istana: Hal yang Lumrah

Di sisi lain, pemerintah menilai langkah itu tidak bermasalah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan bukanlah hal baru.

“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, hal itu lumrah,” ujarnya.

Pernyataan ini semakin memperlebar jurang pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pertanyaan yang Tersisa

Usman menekankan kontroversi ini menyisakan pertanyaan penting: apakah ruang hiburan publik pantas dijadikan panggung propaganda politik? Apakah strategi ini efektif membangun citra atau justru kontraproduktif?

“Publik kini menunggu apakah pemerintah akan mengevaluasi langkah ini atau tetap melanjutkan tayangan di bioskop. Satu hal yang pasti, perdebatan ini belum akan berhenti dalam waktu dekat,” pungkas Usman. (04/iKoneksi.com)