Warga Keluhkan Minimnya Angkutan Pelajar, Eko Herdiyanto Usul Angkot Dilibatkan

Kota Malang, iKoneksi.com — Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menyoroti masih minimnya kendaraan pelajar yang dimiliki Pemerintah Kota Malang. Hingga kini, armada bus pelajar yang tersedia hanya sekitar lima unit, jumlah yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas ribuan siswa di kota pendidikan tersebut.

Eko menegaskan, meski operasional bus pelajar telah berjalan sesuai aturan, pelaksanaannya masih jauh dari maksimal. Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan armada dan sumber daya manusia yang mengoperasikan bus.

“Secara aturan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kru bus, baik sopir maupun kernet, masih sistem shift dan bergilir. Di waktu-waktu tertentu, terutama saat hujan deras, sering muncul persoalan keterlambatan penjemputan,” kata Eko.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman dari semua pihak. Namun, ia menekankan bahwa masalah utama bukan pada kru, melainkan pada keterbatasan jumlah armada yang tersedia untuk melayani kebutuhan pelajar.

Eko menjelaskan, penyediaan bus pelajar seharusnya berbasis data yang matang. Mulai dari jumlah sekolah SD dan SMP, jumlah siswa, hingga lokasi dan radius layanan harus dihitung secara rasional agar kebutuhan armada bisa dipetakan secara akurat.

“Data itu penting. Jumlah sekolah, jumlah siswa, jarak, radius layanan, semuanya bisa dihitung. Dari situ ketemu rasio ideal, berapa bus per kecamatan atau per kilometer. Perhitungannya sebenarnya sudah ada, tinggal realisasinya,” ujarnya.

Ia membandingkan kondisi Kota Malang dengan Kota Batu. Menurut Eko, meski wilayah Batu relatif lebih kecil, pemerintah setempat mampu menghadirkan solusi transportasi pelajar dengan memanfaatkan angkutan kota (angkot).

“Di Batu, angkot dimanfaatkan. Ada jam tertentu gratis untuk pelajar, setelah itu kembali berbayar. Itu bisa jadi gambaran solusi. Angkotnya aktif, sistemnya jelas,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara di Kota Malang, Eko menilai banyak angkot yang sudah tidak aktif. Padahal, jika diberdayakan dan disinergikan dengan kebijakan transportasi pelajar, angkot dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan bus sekolah.

Gagasan tersebut, lanjut Eko, sebenarnya pernah disampaikan. Namun, realisasinya terkendala kebijakan efisiensi anggaran yang mulai bergulir sejak pertengahan 2025, seiring terbitnya Peraturan Presiden terkait pengetatan belanja.

“Sejak Agustus–September kemarin mulai muncul efisiensi anggaran. Akhirnya belum mampu menambah armada. Tapi harapannya ke depan bisa tetap direncanakan,” beber Eko.

Eko juga menyinggung kehadiran layanan TransJatim yang mulai memberi pengaruh terhadap pola transportasi masyarakat. Menurutnya, ke depan diperlukan sinkronisasi yang jelas antara program bus pelajar, TransJatim, dan kemungkinan pemberdayaan angkot.

“Perlu disinergikan. Mana yang lewat TransJatim, mana bus pelajar milik pemkot, dan mana yang bisa melibatkan angkot. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Kota Malang mampu merumuskan kebijakan transportasi pelajar yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Eko, akses transportasi yang aman dan terjangkau bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian penting dari upaya pemerataan layanan pendidikan.

“Kalau transportasi pelajar bisa kita benahi, itu sangat membantu siswa dan orang tua. Tinggal kemauan dan keberanian untuk menyusun skema yang paling realistis,” pungkasnya.