![banner 728x250](https://ikoneksi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0126.jpg")
Kota Batu, iKoneksi.com — Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nurhidayat menegaskan arah kebijakan pendidikan pasca dirinya dilantik. Ia menyebut tidak membawa inovasi baru secara khusus, namun fokus memastikan program yang sudah ada berjalan konsisten, selaras dengan visi-misi Wali Kota Batu, serta dipercepat pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Alfi saat ditemui iKoneksi.com, Selasa (27/1/2026). Menurutnya, tugas utama yang diemban saat ini adalah menjalankan mandat pimpinan dan memastikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan efektif, terutama yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.
“Ini sifatnya penugasan dari pimpinan. Kita melanjutkan program pejabat sebelumnya dan memastikan visi-misi wali kota, khususnya di bidang pendidikan, berjalan dengan akselerasi,” tutur Alfi kepada iKoneksi.com, Ahad (25/1/2026)
Salah satu fokus utama yang ditegaskan Alfi adalah penghijauan sekolah. Ia menyatakan seluruh sekolah di Kota Batu, baik SD maupun SMP, harus menjadi Sekolah Adiwiyata, setidaknya di tingkat kota.
“Sekolah harus betul-betul melakukan penghijauan. Setidaknya nanti setiap sekolah menjadi Adiwiyata tingkat kota. Ini sudah tidak ada nilai tawar lagi,” tegasnya.
Alfi bahkan membuka kemungkinan mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh sekolah di Kota Batu masuk dalam program Adiwiyata sebagai bagian dari komitmen perlindungan lingkungan hidup.
Capaian Adiwiyata Masih Terbatas
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Agus, mengapresiasi langkah tegas Kepala Dinas Pendidikan yang baru. Ia mengungkapkan hingga saat ini jumlah sekolah Adiwiyata di Kota Batu masih relatif terbatas.
“Total ada 55 sekolah Adiwiyata. Rinciannya, tingkat kota 21 sekolah, provinsi 12, nasional 11, dan mandiri 5,” jelas Agus.
Selain itu, terdapat sekolah yang tidak memperpanjang status Adiwiyata, masing-masing lima sekolah tingkat kota dan satu sekolah tingkat provinsi. Menurut Agus, penyebab utamanya adalah tingginya biaya, upaya, serta konsistensi yang dibutuhkan dalam menjalankan program Adiwiyata.
“Adiwiyata ini memang memerlukan effort tinggi. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi pembiasaan hidup ramah lingkungan. Itu yang sering dianggap berat oleh warga sekolah,” katanya.
Masalah Administrasi dan Pembiasaan
Agus menilai persoalan utama bukan pada ketidakmampuan sekolah menjalankan praktik ramah lingkungan, melainkan lemahnya dokumentasi dan perencanaan administrasi. Banyak sekolah, kata dia, sudah melakukan kegiatan lingkungan hidup, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak masuk dalam kurikulum.
“Mereka melakukan, tapi tidak terdokumentasikan. Tidak masuk kurikulum, tidak dilaporkan dengan baik, sehingga tidak bisa diklaim sebagai Adiwiyata,” ujarnya.
Saat ini, dari sekitar 180 lebih sekolah di Kota Batu, jumlah sekolah Adiwiyata baru mencakup sebagian kecil. Meski demikian, DLH tidak menetapkan target persentase kaku karena program ini membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Ini tidak bisa dipaksakan. Harus kolaborasi dengan dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Tahun ini kami akan intensifkan komunikasi dan pendampingan,” tekan Agus.
Lima Indikator Penilaian
Dalam penilaian Adiwiyata, DLH menggunakan lima indikator utama, yakni kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, kelengkapan sarana pendukung, penghematan serta konservasi energi, dan penghematan serta konservasi air. Seluruh indikator dinilai mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Dengan dorongan kuat dari Dinas Pendidikan, DLH berharap jumlah sekolah Adiwiyata di Kota Batu meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, seiring komitmen menjadikan Kota Batu sebagai wilayah yang ramah lingkungan,” pungkasnya.
