Hotel hingga Restoran Beralih Fungsi Jadi Dapur MBG

Jakarta, iKoneksi.com – Fenomena mengejutkan terjadi di sektor kuliner tanah air. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa banyak restoran, kafe, katering, bahkan hotel kini beralih fungsi menjadi dapur program Makan Bergizi (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perubahan besar ini, menurut Dadan, merupakan langkah strategis untuk mempercepat distribusi makanan bergizi ke masyarakat, mulai dari sekolah, posyandu, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Peralihan Masif Restoran dan Hotel

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/8/2025), Dadan menyebut bahwa jumlah restoran dan usaha kuliner yang kini fokus menjadi dapur MBG sangat signifikan.

“Saya belum menghitung pasti, tapi dugaan saya lebih dari 50 persen restoran, kafe, dan katering sudah beralih fungsi menjadi SPPG. Karena mereka punya fasilitas dan pengalaman lama di bidang food and beverage,” kata Dadan.

Bahkan, fenomena ini melibatkan usaha katering besar hingga hotel. Ia mencontohkan sebuah usaha di Halmahera Barat, di mana pemilik hotel sekaligus restoran kini mengalihfungsikan semua asetnya untuk menjalankan dapur MBG.

“Bahkan ada hotel yang ikut beralih. Ini bukti bahwa partisipasi sektor swasta dalam MBG cukup masif,” tegasnya.

Indikasi Perubahan Pola Konsumsi

Fenomena peralihan ini bisa dilihat dari perubahan tren konsumsi di masyarakat. Menurut Dadan, permintaan makanan dan minuman meningkat hingga 8 persen, namun hal itu tidak sejalan dengan penggunaan fasilitas parkir di restoran yang justru menurun.

“Biasanya pertumbuhan permintaan makan-minum berbanding lurus dengan kenaikan parkir. Namun, sekarang parkir turun, makan-minum naik. Artinya, masyarakat tidak lagi makan di tempat, tapi lebih banyak menikmati layanan MBG yang diantar langsung,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah restoran besar di kawasan Fatmawati, Cibubur, hingga Bogor yang kini hampir sepenuhnya melayani program MBG, bukan lagi pelanggan reguler.

“Jika dulu restoran seafood mampu melayani 500–1.000 orang per hari, kini setelah beralih menjadi dapur MBG, kapasitas pelayanan meningkat hingga 3.500 orang per hari,” tutur Dadan.

Program Besar dengan Anggaran Fantastis

Program MBG sendiri ditekankan Dadan bukanlah program kecil. Menurut catatan BGN, anggaran untuk MBG per hari bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Besarnya anggaran inilah yang membuat pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta, agar distribusi gizi berjalan lebih cepat dan efisien.

“Berdasarkan data terbaru, sudah ada 5.885 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini diprediksi terus bertambah seiring meningkatnya jumlah restoran, kafe, katering, hingga hotel yang ikut bergabung,” urainya.

Efisiensi dan Risiko Tata Kelola

Meski dianggap berhasil mempercepat penyaluran makanan bergizi, peralihan fungsi ini juga menimbulkan tanda tanya soal tata kelola. Publik mempertanyakan apakah pengawasan terhadap ribuan dapur MBG berjalan dengan baik.

Pasalnya, laporan sebelumnya menyebut adanya dugaan dapur fiktif di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran.

Dadan tidak menampik adanya tantangan itu, namun ia menegaskan bahwa fenomena peralihan fungsi restoran hingga hotel menjadi SPPG tetap merupakan langkah maju dalam menjamin asupan gizi masyarakat.

“Kalau dulu restoran hanya melayani konsumen tertentu dengan kapasitas terbatas, sekarang mereka bisa berkontribusi lebih luas. Program MBG bukan hanya soal makan, tapi soal keadilan gizi,” terangnya.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Dengan semakin banyaknya sektor swasta yang terlibat, pemerintah berharap program MBG benar-benar bisa menjadi jawaban atas masalah gizi di Indonesia.

“Namun, di sisi lain, tantangan pengawasan dan tata kelola keuangan tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diabaikan,” tukas Dadan. (05/iKoneksi.com)