Ketua DPRD Kota Malang Desak Evaluasi Total Proyek Drainase Suhat yang Ganggu Usaha

Jakarta, iKoneksi.com – Proyek pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), Kota Malang, yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kini menuai sorotan tajam. Sejumlah pengusaha di kawasan tersebut mengaku merugi karena proyek yang berjalan selama beberapa bulan terakhir itu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi mereka. Akses jalan terganggu, pelanggan berkurang, dan debu proyek menurunkan kenyamanan kawasan yang dikenal sebagai salah satu sentra bisnis dan kuliner terbesar di Kota Malang itu.

Menanggapi keluhan para pelaku usaha, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia menilai, proyek yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu perlu dikawal ketat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang terlalu berat bagi warga dan pengusaha sekitar.

“Akan kami cek ke sana. Seperti apa kondisinya dan apakah sudah ada komunikasi dengan para pengusaha itu,” kata Amithya kepada iKoneksi.com, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, DPRD Kota Malang mendorong agar pengerjaan proyek segera dirampungkan. Menurutnya, semakin lama pengerjaan berlangsung, semakin besar pula risiko gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

“Yang jelas kami berharap agar proyek ini cepat selesai sehingga semuanya bisa kembali berjalan normal,” ujarnya.

Namun, Amithya juga menegaskan DPRD tidak hanya akan menunggu proyek selesai. Ia memastikan, pihaknya akan menuntut pertanggungjawaban dari instansi terkait bila hasil proyek tersebut nantinya tidak sesuai tujuan utama: mengatasi banjir di kawasan Suhat yang selama ini menjadi masalah klasik Kota Malang.

“Jika nanti tetap banjir, meski proyek selesai, pastinya harus kita pertanyakan. Provinsi sudah memberikan program yang luar biasa, tetapi kalau tidak jadi solusi, berarti ada yang salah di lapangan,” tegasnya.

Pernyataan Amithya itu sekaligus menandai sikap tegas DPRD Kota Malang yang berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan, terutama yang melibatkan kewenangan lintas pemerintah, antara kota dan provinsi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menciptakan persoalan baru.

Sikap senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Ia menilai proyek drainase Suhat perlu dikawal serius agar tidak menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi berkepanjangan. Menurutnya, Pemerintah Kota Malang tidak boleh sekadar “cuci tangan” dengan alasan proyek ini merupakan kewenangan provinsi.

“Harus ke PU provinsi karena kontraktornya juga dari provinsi. Pemerintah Kota Malang jangan lepas tangan, tetap harus berkomunikasi supaya kalau ada masalah bisa diselesaikan cepat,” tegas Bayu.

Bayu mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di kawasan Dau, Kabupaten Malang, di mana proyek infrastruktur sempat memicu keluhan warga akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa keluhan warga atau pengusaha tidak boleh dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi lokal.

“Proyek-proyek besar seperti ini memang harus bisa berjalan, tapi jangan sampai ekonomi masyarakat terganggu. Itu harus jadi perhatian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bayu menyoroti lamanya proses pengerjaan di lapangan, terutama di beberapa titik yang tampak seperti terbengkalai setelah digali. Ia menyebut, kondisi tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan warga yang melewati jalur utama itu setiap hari.

“Saya lihat di Suhat, depan kampus itu kan sudah dikeruk tapi kayak dibiarkan. Warga pasti heran. Logika sederhana mereka, kalau proyek besar seperti tol atau jembatan saja bisa cepat, kenapa drainase di kota tidak segera dituntaskan?” ucapnya.

Ia menilai, salah satu kelemahan terbesar dari proyek infrastruktur di daerah perkotaan adalah minimnya komunikasi publik. Masyarakat jarang diberi penjelasan soal tahapan proyek, durasi pengerjaan, atau alasan teknis di balik keterlambatan. Akibatnya, muncul persepsi negatif bahwa proyek berjalan tanpa perencanaan matang.