NU di Panggung Global, Akademisi dan Tokoh Nahdliyin Desak PBNU Benahi Tata Kelola

Jakarta, iKoneksi.com – Meningkatnya aktivitas diplomasi internasional yang dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan tokoh Nahdlatul Ulama. Di tengah peran yang semakin besar di panggung global, PBNU dinilai perlu memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga independensi agar tidak rentan terhadap berbagai kepentingan eksternal.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Rembug Warga NU Seri 3 bertajuk “NU di Simpang Dunia Baru: Memperkuat Diplomasi di Panggung Global” yang digelar FORBES NU 26 di Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026). Forum tersebut mempertemukan warga Nahdliyin, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas posisi NU di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin dinamis.

Koordinator FORBES NU 26, Abdul Waidl, mengatakan forum tersebut bertujuan memberikan masukan konstruktif kepada PBNU agar tetap menjadi organisasi yang mandiri, kuat secara kelembagaan, dan mampu menjalankan peran strategisnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan bagi PBNU untuk memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga kemandirian NU dalam menjalankan perannya,” ujar Abdul Waidl.

Dalam forum itu, peneliti Islam Indonesia Greg Fealy menilai diplomasi internasional yang dijalankan PBNU saat ini merupakan salah satu yang paling aktif sejak era kepemimpinan Presiden ke-4 RI sekaligus mantan Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Meski demikian, Greg mengingatkan bahwa efektivitas diplomasi tersebut perlu terus dievaluasi agar memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Ia juga menyoroti program Humanitarian Islam yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan warga di tingkat akar rumput.

Sementara itu, akademisi Robi Sugara menekankan pentingnya menjaga independensi PBNU sebagai aktor non-negara dalam menjalankan diplomasi internasional. Menurutnya, ketergantungan terhadap fasilitas maupun pembiayaan negara berpotensi mengurangi ruang gerak organisasi dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan dan hubungan antarwarga.

Pandangan serupa disampaikan Hanief Saha Ghafur. Ia menilai penguatan tata kelola organisasi menjadi kebutuhan mendesak agar PBNU tetap memiliki daya tahan kelembagaan di tengah berbagai dinamika politik dan global.

Menurut Hanief, lemahnya mekanisme pengawasan internal dapat membuka ruang masuknya berbagai kepentingan eksternal yang berpotensi memengaruhi independensi organisasi. Karena itu, sistem perlindungan kelembagaan perlu diperkuat untuk menjaga integritas organisasi.

Sembilan Rekomendasi untuk PBNU

Dari hasil diskusi, forum merumuskan sembilan rekomendasi yang ditujukan kepada PBNU. Salah satu poin utama adalah mengembalikan orientasi moral dan politik organisasi agar tetap independen serta tidak bergantung pada kepentingan pihak tertentu.

Forum juga mendorong PBNU mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan negara dalam aktivitas diplomasi internasional dan mengembalikan fokus diplomasi pada pendekatan people-to-people diplomacy yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, peserta forum meminta reformasi tata kelola organisasi berbasis prinsip good governance, mengaktifkan kembali Majelis Tahkim dan Dewan Etik sebagai instrumen pengawasan internal, serta meningkatkan transparansi terhadap agenda maupun sumber pendanaan internasional yang melibatkan pihak luar.

Rekomendasi lainnya mencakup penguatan konsolidasi internal sebelum memperluas aktivitas diplomasi global, reformasi sistem kaderisasi untuk memperkuat daya tahan ideologis warga Nahdliyin, hingga memastikan setiap program strategis organisasi memiliki target yang terukur dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Abdul Waidl berharap berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi PBNU untuk memperkuat organisasi sekaligus menjaga posisi NU sebagai kekuatan keagamaan yang independen, moderat, dan berpengaruh di tingkat global.

Hingga berita ini ditulis, PBNU belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut.