Amithya: Pemilu oleh DPR Reduksi Demokrasi

Kota Malang, iKoneksi.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan umum yang mekanismenya dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat memberikan keterangan di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Sabtu (3/1/2026). Ia menilai, pemilu yang tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat akan mereduksi nilai demokrasi yang selama ini dijaga.

“Kami menolak karena secara konstitusi dan prinsip demokrasi, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jika pemilu dipilih oleh DPR, maka ada hak rakyat yang direnggut,” ucap Amithya.

Menurut Amithya, mekanisme pemilu melalui DPR menghilangkan prinsip satu orang, satu suara, yang menjadi fondasi demokrasi modern. Rakyat tidak lagi memiliki ruang untuk menentukan pilihan secara langsung sesuai kehendaknya.

“Proses demokrasi akan kehilangan maknanya. Ada beberapa aspek mendasar yang hilang ketika rakyat tidak lagi menjadi penentu langsung,” katanya.

Selain menyampaikan sikap politik, Amithya yang baru terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya untuk menggencarkan pendidikan politik bagi generasi muda. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menyiapkan kader politik lintas generasi.

Ia menyebut, pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan berpijak pada nilai-nilai marhaenisme Bung Karno, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama perjuangan politik. Peneguhan ideologi partai diarahkan sebagai proses kaderisasi berkelanjutan, khususnya bagi anak muda.

“Generasi muda kami pandang sebagai subjek penting perjuangan politik ke depan, bukan sekadar objek mobilisasi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Malang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi anak muda untuk terlibat dalam kerja-kerja politik, pengorganisasian masyarakat, hingga perumusan gagasan dan kebijakan publik. Politik, menurut Amithya, harus menjadi ruang pembelajaran dan pengabdian. Generasi muda didorong untuk bersikap kritis, kreatif, serta berani mengambil peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Untuk tahap awal, DPC PDI Perjuangan memperkuat konsolidasi antara struktur partai dan masyarakat, termasuk komunitas pemuda, pelajar, mahasiswa, serta kelompok kreatif.

“Kami akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk menyusun program-program unggulan yang terukur, dengan tetap menjunjung disiplin organisasi, kesetiaan ideologis, dan etos kerja kerakyatan,” jelasnya.

Di sisi lain, pandangan kritis datang dari aktivis pemuda Kota Malang Azka Rasyad Alfatdi. Ia menilai pendidikan politik yang digagas partai politik pada dasarnya memiliki tujuan baik, namun perlu memperhatikan pendekatan dan segmentasi audiens.

Menurutnya, tidak semua kalangan, terutama anak muda, bersedia menerima pendidikan politik yang dilekatkan langsung dengan simbol atau label partai. Pendidikan politik, kata Azka, seharusnya bersifat inklusif dan dapat menjangkau masyarakat di luar lingkaran partai.

“Pendidikan politik itu penting untuk semua, bukan hanya anak muda atau kader partai. Politik tidak semata soal partai, tapi bagaimana persoalan masyarakat bisa diselesaikan,” ujarnya.

Azka juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam pendidikan politik. Ia menilai, perilaku pejabat publik dan politisi sejatinya bisa menjadi contoh nyata pendidikan politik bagi masyarakat.

Namun, ia mengkritik masih maraknya praktik politik uang yang justru mencederai nilai pendidikan politik. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa pendidikan politik tidak cukup berhenti pada tataran wacana, tetapi harus tercermin dalam perilaku elite politik.

“Anak muda yang paham politik akan memilih pemimpin yang kredibel dan memahami akar persoalan masyarakat. Politik kesejahteraan bukan sekadar visi, tapi kewajiban,” tandasnya.