Angka Kemiskinan Turun, Dinsos Kota Malang Siapkan Strategi Baru

Kota Malang, iKoneksi.com — Pemerintah Kota Malang menyiapkan langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan pada 2026. Kunci utama yang disiapkan bukan sekadar program bantuan, melainkan penguatan data sosial ekonomi agar seluruh intervensi benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada 2025 mencapai sekitar 34,4 ribu jiwa atau setara 3,85 persen dari total penduduk. Meski angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding 2024, Pemkot Malang menilai upaya pengentasan kemiskinan masih harus diperkuat.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menegaskan akurasi dan pemutakhiran data menjadi fondasi utama dalam menekan kemiskinan. Menurutnya, data yang kuat akan menentukan efektivitas seluruh program bantuan dan pemberdayaan.

“Kami terus memantapkan data yang sebenarnya sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau data lebih update, penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara lebih komprehensif,” kata Donny, Sabtu (3/1/2026).

Salah satu data yang menjadi fokus penguatan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, Dinsos P3AP2KB juga mengoptimalkan Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKT SAM Reborn) sebagai basis penanganan kemiskinan yang terintegrasi dan presisi.

Donny menjelaskan, penguatan data tidak hanya penting bagi Dinsos, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Keseragaman data dinilai krusial agar intervensi lintas dinas tidak tumpang tindih dan menyasar kelompok masyarakat yang sama.

“Dinas-dinas lain juga memerlukan data ini. Ketika data yang kami sajikan akurat dan satu pintu, penanganan kemiskinan di Kota Malang akan jauh lebih holistik,” ujarnya.

Berdasarkan data 2025, jumlah warga miskin di Kota Malang berada di kisaran 34 ribu jiwa. Meski persentasenya turun dari 3,91 persen pada 2024 menjadi 3,85 persen, Donny menegaskan bahwa seluruh kelompok tersebut tetap menjadi prioritas intervensi pemerintah daerah.

“Jumlahnya sekitar 34 ribu jiwa dan semuanya sudah kami intervensi. Namun penanganan tidak berhenti di situ, karena targetnya bukan sekadar menurunkan angka, tapi meningkatkan kualitas hidup,” jelasnya.

Selain penguatan data, Pemkot Malang juga menyiapkan strategi kolaborasi lintas OPD. Intervensi dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Intervensi kami itu berlapis. Ada bantuan usaha dari provinsi, pelatihan dari Diskopindag, lalu dari kami bantuan sosial. Semuanya harus berjalan bersamaan,” paparnya.

Donny menekankan validitas data menjadi faktor penentu keberhasilan program bantuan, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat. Berbagai skema bantuan sosial seperti BLT, BLTS, PKH, hingga PKH Plus sangat bergantung pada ketepatan data daerah.

“Pemerintah pusat menyalurkan banyak bantuan untuk masyarakat miskin. Kalau data di daerah tidak valid, penyalurannya akan bermasalah. Karena itu, akurasi data menjadi hal paling penting,” tegasnya.

“Dengan strategi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemkot Malang optimistis penanganan kemiskinan pada 2026 dapat dilakukan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tandasnya.