Banyu Biru: Kedaulatan Rakyat Harus Dijaga

Kab Madiun, iKoneksi.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan sikap politik partainya yang konsisten menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD. Menurutnya, pilkada langsung merupakan capaian penting demokrasi pascareformasi yang tidak boleh ditarik mundur.

Pernyataan tersebut disampaikan Banyu Biru saat menghadiri pagelaran wayang kulit di Sasana Kridha Mulya, Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin (2/2/2026).

“PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang tegas menolak pilkada tidak langsung. Demokrasi yang kita perjuangkan sejak Reformasi 1998 jangan sampai diputar kembali,” kata Banyu Biru di hadapan masyarakat.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu menegaskan, pilkada langsung merupakan bagian integral dari demokrasi substantif karena menjamin hak partisipatif dan hak konstitusional rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

Menurutnya, jika pemilihan legislatif di semua tingkatan dilakukan secara langsung, maka pilkada langsung justru menjadi penguat sistem demokrasi, bukan beban.

“Rakyat sudah diberi hak memilih wakilnya secara langsung. Tidak ada alasan logis untuk mencabut hak rakyat dalam memilih kepala daerahnya,” tegas anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Efisiensi Bukan Alasan Ganti Sistem

Menanggapi alasan efisiensi anggaran yang kerap digunakan sebagai dalih untuk mengembalikan pilkada tidak langsung, Banyu Biru menilai pendekatan tersebut keliru. Ia menegaskan, persoalan biaya politik seharusnya dijawab dengan perbaikan tata kelola dan mekanisme pemilu, bukan dengan mengganti sistem yang sudah berjalan baik.

“Kalau yang dipersoalkan biaya politik yang tinggi, maka sistemnya yang harus diperbaiki. Mulai dari regulasi, pengawasan, hingga penegakan hukum. Jangan sistem demokrasi yang sudah benar justru dicopot dan diganti sistem lama,” sebutnya.

Banyu Biru menilai, mengembalikan pilkada melalui DPRD justru berpotensi menutup ruang partisipasi publik dan mempersempit kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

“Pilkada tidak langsung adalah kemunduran demokrasi. Itu langkah mundur yang tidak sejalan dengan semangat reformasi,” katanya.

PDIP Klaim Konsisten Jaga Demokrasi

Banyu Biru memastikan, PDI Perjuangan akan tetap berada di garis depan dalam menjaga demokrasi substantif dan memperjuangkan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan, sikap penolakan terhadap pilkada tidak langsung merupakan sikap ideologis partai, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.

“Sikap ini jelas dan konsisten. Demokrasi harus bergerak maju, bukan mundur. Kedaulatan tetap di tangan rakyat,” pungkasnya.