Dua Sikap Bupati Sumut soal Jabatan di PDI Perjuangan, Publik Bertanya

Kota Medan, iKoneksi.com – Dinamika politik di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan sikap dua kepala daerah terkait jabatan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Fenomena ini memicu perhatian publik karena menyangkut komitmen antara tugas pemerintahan dan kepentingan partai.

Perbedaan itu terlihat dari keputusan Oloan Paniaran Nababan dan Masinton Pasaribu. Keduanya mengambil langkah berbeda dalam menyikapi posisi strategis di partai, meski sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Situasi ini dinilai menjadi cerminan dilema klasik dalam politik lokal, ketika jabatan publik bersinggungan langsung dengan struktur kekuasaan partai. Publik pun mulai mempertanyakan prioritas para pemimpin daerah.

Apalagi, keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap fokus kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Oloan Mundur, Pilih Fokus Jalankan Pemerintahan

Langkah mengejutkan datang dari Oloan Paniaran Nababan yang memilih mundur dari jabatan Ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan. Keputusan ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk lebih fokus menjalankan tugas sebagai bupati.

Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, membenarkan langkah tersebut. Ia menyebut Oloan ingin menghindari potensi konflik kepentingan antara tugas partai dan pemerintahan. Meski mundur dari jabatan struktural, Oloan dipastikan tetap menjadi kader PDIP. Ke depan, partai akan melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait peran politik yang akan diambilnya.

“Langkah ini dinilai sebagian kalangan sebagai contoh kehati-hatian dalam menjaga profesionalitas jabatan publik, meski tetap menyisakan pertanyaan soal konsistensi kader partai di posisi strategis,” kata Rapidin.

Masinton Ambil Alih, Rangkap Jabatan Jadi Sorotan

Berbeda dengan Oloan, Masinton Pasaribu justru mengambil langkah sebaliknya. Ia resmi menjabat Ketua DPC PDIP Tapanuli Tengah untuk periode 2025–2030. Penunjukan tersebut dilakukan setelah ia menjabat sebagai bupati, menandakan adanya rangkap peran antara jabatan pemerintahan dan posisi strategis di partai politik.

Struktur kepengurusan partai pun telah dilengkapi, dengan Sekretaris dijabat Timbul Panggabean dan Bendahara oleh Disman Sihombing, yang juga Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah.

Langkah ini memicu diskusi publik terkait efektivitas kepemimpinan, mengingat beban ganda yang harus dijalankan dalam dua ranah sekaligus.

Fenomena Ganda di Sumut, Antara Loyalitas dan Profesionalitas

Fenomena rangkap jabatan sebenarnya bukan hal baru di Sumut. Sejumlah kepala daerah lain juga masih memegang posisi strategis di partai, seperti Darma Wijaya dan Iman Irdian Saragih. Namun, perbedaan sikap antara mundur dan tetap menjabat justru mempertegas adanya dua pendekatan berbeda dalam memaknai tanggung jawab publik.

Di satu sisi, ada upaya menjaga fokus pemerintahan. Di sisi lain, ada strategi mempertahankan pengaruh politik melalui struktur partai Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial di tengah masyarakat: apakah rangkap jabatan memperkuat kepemimpinan, atau justru berpotensi mengganggu kinerja pelayanan publik?