Krisis Obat di Puskesmas, DPRD Kota Tebing Tinggi Ultimatum Dinas Kesehatan

Kota Tebing Tinggi, iKoneksi.com – Minimnya ketersediaan obat di sejumlah puskesmas di Kota Tebing Tinggi kembali menjadi sorotan setelah seorang warga bernama Joko mengaku kesulitan mendapatkan obat saat berobat beberapa hari lalu. Pengalaman tersebut, menurutnya, sangat mengecewakan karena proses pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal ketika pasien harus pulang tanpa obat yang semestinya diberikan.

Joko menuturkan bahwa setelah menunggu antrean dan menjalani pemeriksaan, ia mendapati obat yang dibutuhkan tidak tersedia.

“Saya kesal kemarin saat berobat ke puskesmas. Sudah ngantri, sudah diperiksa, tapi obatnya habis. Padahal penting bagi saya,” ujarnya dengan nada kecewa.

Keluhan ini bukan peristiwa tunggal. Kondisi serupa mulai banyak dirasakan warga yang mengandalkan puskesmas sebagai layanan kesehatan utama. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dasar di kota tersebut.

Menanggapi keluhan warga, anggota Komisi I DPRD Kota Tebing Tinggi, Fadli Umam, langsung memberikan respons. Ia mengakui kekosongan obat memang terjadi di beberapa puskesmas berdasarkan hasil wawancara dan survei yang dilakukan pihaknya. Fadli menegaskan persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan DPRD akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan dalam waktu dekat untuk mempertanyakan langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan.

“Dari penuturan Dinkes Kota Tebing Tinggi, penyebab habisnya obat itu dikarenakan proses pembelian. Obat datang lama karena klausulnya sampai tiga bulan,” terang Fadli.

Penjelasan tersebut dinilai belum cukup, mengingat kebutuhan obat merupakan prioritas dasar yang tidak boleh kosong di fasilitas kesehatan.

Fadli menegaskan ketersediaan anggaran bukan persoalan. Karena itu, ia meminta dengan tegas agar stok obat segera diisi dan tidak menunggu habis terlebih dahulu. Ia juga mendorong agar Dinas Kesehatan membentuk tim pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan stok obat agar kejadian ini tidak berulang.

“Obat itu kebutuhan dasar. Tidak boleh kosong. Pengawasan harus diperketat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” tutupnya.