Layanan Konsumen OJK Malang Meningkat Tajam di Awal Tahun 2026

Kota Malang, iKoneksi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menyampaikan perkembangan kinerja sektor jasa keuangan di wilayah kerjanya melalui kegiatan siaran pers bulanan KJOK Malang periode Februari 2026 pada Selasa (10/03/2026) bertempat di Taman Indie Resto Jl.Araya Megah, Kota Malang.

Kegiatan tersebut bagian dari upaya OJK dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas kepada publik terkait kondisi industri jasa keuangan di daerah. Siaran pers tersebut juga menjadi sarana penyampaian perkembangan kebijakan, program, serta berbagai inisiatif terbaru di sektor jasa keuangan. Melalui penyampaian informasi secara berkala, OJK berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan yang sehat, stabil, dan berintegritas.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kinerja sektor perbankan di wilayah kerja OJK Malang hingga Januari 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

“Berdasarkan data per Januari 2026, penyaluran kredit di wilayah kerja OJK Malang tercatat tumbuh sebesar 4,66 persen secara tahunan (yoy) dengan nilai mencapai Rp109,76 triliun. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada angka 2,97 persen (yoy),” jelasnya.

Ia mengatakan mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,99 persen yoy dengan nilai mencapai Rp104,04 triliun. Adapun total aset perbankan di wilayah kerja OJK Malang tercatat meningkat sebesar 7,31 persen yoy dengan nilai mencapai Rp184,4 triliun.

“Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan di wilayah Malang masih menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, meskipun jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang mencapai sekitar 13,48 persen memang masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Ia juga menerangkan bahwa di Kota Malang sendiri, penyaluran kredit tercatat lebih tinggi dibandingkan penghimpunan dana pihak ketiga. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar dana yang dihimpun oleh perbankan kembali disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

“Penyaluran kredit di Kota Malang mencapai pertumbuhan 4,66 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga karena porsi penyaluran dana memang lebih banyak diarahkan ke kredit. Dari sisi aset juga terlihat pertumbuhan yang cukup baik, yakni sekitar 7,31 persen secara tahunan,” tegasnya.

Lebih lanjut Farid menyampaikan bahwa berdasarkan data per 31 Januari 2026, sekitar 40,58 persen kredit atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang disalurkan untuk kebutuhan modal kerja dengan nilai mencapai Rp44,54 triliun.

“Jika dilihat dari persebarannya, penggunaan kredit untuk modal kerja di Kota Malang mencapai 44,48 persen, Kabupaten Malang sebesar 45,10 persen, Kota Pasuruan sebesar 41,97 persen, serta Kabupaten Pasuruan sebesar 45,94 persen. Sementara itu, di wilayah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, serta Kota Batu, porsi pembiayaan cenderung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan investasi,” bebernya.

Ia menegaskan bahwa kredit modal kerja, kredit konsumtif juga turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan kredit di wilayah tersebut dengan porsi mencapai sekitar 32 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu faktor penting yang turut menjaga perputaran ekonomi di daerah tetap berjalan,” kata Farid.

Dari sisi sektor usaha, penyaluran kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menunjukkan kontribusi yang cukup baik. Porsi pembiayaan kepada sektor UMKM tercatat mencapai sekitar 30 persen, sementara sektor non-UMKM sebesar 67,2 persen.

Menurut Farid, capaian tersebut telah melampaui ketentuan minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 25 persen.

“UMKM juga menjadi salah satu indikator penting dalam perhitungan Indeks Keuangan Daerah atau IKAD. Penilaian IKAD dilakukan secara nasional oleh Bappenas dengan mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain akses kredit UMKM, kepemilikan tabungan, serta akses pembiayaan,” ucapnya.

Dari sisi persebaran wilayah Farid menuturkan, Kota Malang tercatat sebagai daerah dengan nilai penyaluran kredit tertinggi, yakni mencapai Rp31,161 triliun dengan rasio NPL sebesar 2,94 persen serta pertumbuhan sebesar 10,23 persen secara tahunan.

“Sementara itu, Kota Batu mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 15,76 persen yoy, meskipun nilai total kreditnya masih berada pada kisaran Rp3,39 triliun. Adapun di wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, serta Kabupaten Probolinggo, pertumbuhan kredit masih relatif lebih rendah,” urai dia.

Jika dilihat dari sektor ekonomi ia membeberkan, penyaluran kredit oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Pada BPR misalnya, sektor perdagangan mencatat nilai kredit sebesar Rp500,56 miliar dengan porsi sekitar 24,55 persen. Sementara sektor real estate mencatat nilai sekitar Rp59 miliar dengan pertumbuhan sebesar 27,24 persen secara tahunan.

“Selain sektor perbankan, pertumbuhan juga terlihat cukup signifikan pada sektor pergadaian. Sepanjang periode tersebut, penyaluran pinjaman pada sektor pergadaian tercatat meningkat hingga 54,36 persen secara tahunan dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp17,52 miliar,” terang dia.

Capaian tersebut menurut Farid menunjukkan layanan pembiayaan alternatif seperti pergadaian masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.

“Di sisi lain, perkembangan juga terlihat dari aktivitas investasi di pasar modal. OJK mencatat bahwa jumlah investor yang terdaftar melalui Single Investor Identification (SID) hingga Januari 2026 terus mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Lebih jauh Farid memaparkan, peningkatan jumlah investor tersebut mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat untuk berinvestasi di berbagai instrumen pasar modal seperti saham maupun reksa dana.

“Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Malang Raya supaya tidak menginvestasikan dana ke investasi bodong,” lugas Farid.

Meski demikian, OJK Malang tetap mengingatkan industri perbankan untuk terus mewaspadai potensi peningkatan risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), terutama pada sektor perdagangan besar yang saat ini tercatat memiliki tingkat NPL sekitar 2,97 persen.

“Lembaga perbankan perlu lebih selektif dalam menilai kemampuan debitur serta mempertimbangkan risiko pada masing-masing sektor usaha,” tegasnya.

Selain memaparkan perkembangan sektor perbankan, Kepala OJK Malang juga menyampaikan langkah reformasi di sektor pasar modal sebagai tindak lanjut atas sejumlah masukan dari lembaga indeks global MSCI.

“Reformasi tersebut dilakukan melalui delapan langkah strategis yang terbagi dalam empat kategori utama, yakni peningkatan likuiditas pasar, transparansi, tata kelola (governance), serta penguatan penegakan aturan dan sinergi antar lembaga. Melalui berbagai langkah tersebut, OJK berharap sektor jasa keuangan di wilayah Malang Raya dapat terus tumbuh secara sehat, berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tekan dia.