Menkeu Tegur Daerah, Rp1,13 Triliun Uang Tangsel Mengendap di Bank

Kota Tanggerangselatan, iKoneksi.com – Pemerintah pusat kembali menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah di sejumlah wilayah Indonesia. Kali ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menegur pemerintah daerah yang dinilai lamban menyalurkan anggaran pembangunan. Menurutnya, dana daerah yang seharusnya menggerakkan ekonomi justru menumpuk di rekening bank, menjadi angka beku yang tak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu daerah yang ikut menjadi sorotan adalah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), wilayah urban dengan pertumbuhan ekonomi cepat namun masih menghadapi persoalan klasik: penyerapan anggaran yang rendah.

Uang Rp1,13 Triliun Mengendap di Bank

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, tidak menampik teguran tersebut. Ia mengakui bahwa hingga 30 September 2025, kas daerah Tangsel yang tersimpan di bank mencapai Rp1,13 triliun.

“Iya memang ada anggaran daerah yang tersimpan di bank. Saya nggak tahu tepatnya berapa, tapi itu dana untuk kegiatan yang belum ditagih,” kata Benyamin, Jumat (24/10/2025).

Benyamin menjelaskan, dana tersebut disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai namun belum diajukan pencairannya oleh pihak ketiga.

“Yang belum tertagih ini pihak ketiganya belum nagih. Biasanya di awal Desember mereka baru menagih termin ke-3 atau ke-4,” jelasnya.

Menurut Benyamin, pola seperti ini bukan hal baru. Setiap tahun, menjelang tutup anggaran, serapan selalu melonjak karena kontraktor dan penyedia jasa mengajukan klaim pembayaran di akhir proyek.

“Insya Allah di akhir tahun anggaran sudah kelihatan berapa SILPA dan berapa yang terserap,” ucapnya dengan optimis.

Serapan Rendah Jadi Pola Tahunan

Berdasarkan data Pemerintah Kota Tangsel hingga akhir September 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp3,4 triliun atau sekitar 87 persen dari target Rp4,8 triliun. Namun, dari sisi belanja daerah, penyerapan baru mencapai Rp2,56 triliun dari total Rp5 triliun, atau sekitar 51,35 persen saja.

Artinya, separuh lebih anggaran pembangunan belum tersalurkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah pusat bahwa potensi ekonomi lokal bisa terhambat karena lambatnya aliran uang ke masyarakat.

Benyamin beralasan, proyek-proyek infrastruktur biasanya memerlukan waktu pelaksanaan dan administrasi yang panjang.

“Biasanya menjelang akhir tahun mereka baru menagih. Jadi bukan karena uangnya mengendap, tapi memang menunggu proses tagihan,” ujarnya menegaskan.

Peringatan Tegas dari Menteri Keuangan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun secara nasional.

Ia menilai, persoalan bukan terletak pada kurangnya dana, melainkan lemahnya eksekusi program di tingkat daerah.

“Dana itu ada, tapi belum digunakan secara maksimal,” tegas Purbaya dalam keterangannya.

Menurutnya, realisasi belanja daerah yang rendah menjadi indikator rendahnya pergerakan ekonomi di tingkat lokal. Padahal, anggaran publik semestinya menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari proyek infrastruktur hingga program sosial.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mempercepat penyaluran belanja agar ekonomi bergerak lebih cepat menjelang akhir tahun.

“Belanja daerah adalah salah satu instrumen utama menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Pemkot Tangsel Klaim Akan Kejar Target

Menanggapi hal itu, Benyamin memastikan bahwa serapan anggaran Tangsel akan melonjak signifikan di kuartal terakhir tahun anggaran. Ia menyebut, sistem keuangan daerah telah dirancang agar pembayaran proyek dilakukan bertahap sesuai progres fisik dan administratif.

“Biasanya Desember baru terlihat larinya. Jadi, tidak ada dana yang mengendap sia-sia,” pungkasnya.