Pelindo Regional 1 Gandeng Kejari Batubara Jaga Kepastian Hukum

Kab Batubara, iKoneksi.com – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Kuala Tanjung resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara. Kesepakatan ini difokuskan pada penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Kamis (4/9/2025) oleh General Manager Pelindo Regional 1 Kuala Tanjung, Indri Gunawan, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Diky Oktavia SH MH. Informasi ini disampaikan melalui siaran pers yang diterima iKoneksi.com pada Jumat (5/9/2025).

Kerja sama ini dianggap Indri sebagai tonggak penting dalam membangun sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) kepelabuhanan dengan lembaga penegak hukum. Harapannya, Pelindo tidak hanya mampu menjaga kinerja operasional, tetapi juga memastikan setiap langkah bisnis tetap berjalan dalam koridor hukum.

Fokus pada Tata Kelola dan Perlindungan Hukum

Menurut Indri, tujuan utama dari kerja sama ini adalah memberikan pertimbangan, pendampingan, dan perlindungan hukum terkait berbagai langkah strategis perusahaan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat sektor kepelabuhanan memiliki peran vital dalam rantai logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menegaskan kesepakatan tersebut adalah bagian dari komitmen Pelindo dalam menerapkan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pelindo,” ujar Indri.

Dengan adanya pendampingan dari Kejari Batubara, Indri optimis setiap kebijakan dan langkah bisnis yang diambil akan mendapat legitimasi hukum yang jelas, sekaligus mengurangi potensi permasalahan di kemudian hari.

Peran Kejari Batubara dalam Kolaborasi

Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Diky Oktavia, menekankan kerja sama ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Kejaksaan dalam mendukung BUMN. Bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) menjadi fokus utama, mengingat banyaknya persoalan hukum yang kerap timbul dari hubungan kontraktual, sengketa lahan, maupun administrasi usaha.

“Kami siap mendampingi Pelindo dalam memastikan setiap langkahnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga operasional kepelabuhanan dapat berjalan dengan lancar, aman, serta berdaya saing,” tegas Diky.

Kerja sama ini dikatakan Diky tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi Pelindo dalam membangun kepercayaan publik, baik dari sisi investor, mitra kerja, maupun masyarakat luas.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Stakeholder

Bagi Indri, kolaborasi dengan Kejari Batubara juga menjadi strategi untuk memperkuat kepercayaan stakeholder. Dalam industri kepelabuhanan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan logistik, eksportir, importir, hingga pemerintah, kepastian hukum menjadi syarat utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Pelindo berkomitmen menjaga kepercayaan stakeholder melalui transparansi dan kepastian hukum. Ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi penyedia jasa kepelabuhanan kelas dunia yang berintegritas,” terang Indri.

Keseriusan ini diharapkan Indri tidak hanya memperlancar operasional, tetapi juga mampu menarik investasi baru ke kawasan Kuala Tanjung, yang dikenal sebagai salah satu kawasan strategis dalam pengembangan ekonomi maritim di Sumatera Utara.

Sinergi untuk Kepastian dan Kemajuan

Kerja sama antara Pelindo Regional 1 Kuala Tanjung dengan Kejari Batubara menjadi bukti bahwa pengelolaan BUMN modern tidak bisa lepas dari aspek hukum dan tata kelola.

“Dengan pendampingan langsung dari aparat penegak hukum, setiap kebijakan dan keputusan bisnis Pelindo diyakini akan lebih kokoh, aman, serta bebas dari potensi sengketa yang merugikan perusahaan maupun negara. Langkah ini bukan hanya memperkuat posisi Pelindo sebagai pemain utama di sektor kepelabuhanan nasional, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa sinergi antara BUMN dan lembaga hukum adalah kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih, transparan, dan berdaya saing,” pungkas Indri. (04/iKoneksi.com)