Pembangunan Terancam, Fraksi PDIP DPRD Kota Batu Soroti APBD 2026

Kota Batu, iKoneksi.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Sampurno, menilai arah kebijakan APBD Kota Batu 2026 masih belum terlihat secara jelas. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih bekerja dalam kerangka program tahun berjalan, sementara dampak kebijakan efisiensi anggaran baru mulai terasa di awal tahun ini.

“Untuk APBD 2026 ini memang belum kelihatan. Sekarang kan baru bekerja di tahun ini. Program-program yang dijalankan masih lanjutan dari kebijakan sebelumnya. Kita lihat dulu nanti bagaimana kerjaannya di 2026,” tutur Sampurno.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran, terutama akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, harus dikawal secara ketat agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Sampurno menegaskan, kepala daerah memang memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran, termasuk melalui optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD), namun tetap harus berpijak pada kebutuhan publik.

“Kita harus mengawasi sejauh mana kebijakan efisiensi ini dijalankan. Kepala daerah punya otoritas, punya wewenang, termasuk mengelola BUMD. Tapi harapannya, dengan penurunan dana transfer yang cukup signifikan, kebutuhan masyarakat tetap bisa tercover,” katanya.

Sampurno menyebut, Fraksi PDI Perjuangan tidak memiliki ekspektasi berlebihan terhadap APBD 2026. Namun, ia menekankan pentingnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang saat ini menghadapi berbagai tekanan.

“Kita tidak punya pemikiran yang muluk-muluk. Yang jelas, sebagai wakil rakyat, kita berharap kebijakan anggaran ini benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat. Banyak hal yang harus dipikirkan, mulai dari sosial, ekonomi, sampai potensi konflik,” sebut Sampurno.

Ia menilai, kebijakan efisiensi bukan hal baru. Namun, penerapannya pada tahun ini dinilai cukup terasa karena berbarengan dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, Sampurno meminta agar efisiensi tidak dilakukan secara serampangan, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Efisiensi ini sebenarnya sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang kita benar-benar merasakannya sejak bulan pertama tahun ini. Kita belum bisa membayangkan dampaknya kalau belum dijalankan secara penuh,” jelas Sampurno.

Sampurno juga menyoroti potensi penurunan pada sektor pembangunan. Menurutnya, sektor ini menjadi salah satu yang paling rentan terdampak ketika anggaran dipangkas. Padahal, pembangunan memiliki efek domino terhadap sektor lain, termasuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang jelas, penurunan itu terasa di pembangunan. Ini yang harus jadi perhatian. Jangan sampai pembangunan tersendat, lalu berdampak ke sektor-sektor lain,” terang dia.

Selain pembangunan, Sampurno menyinggung sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan Kota Batu. Ia mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tren pariwisata cenderung menurun, diperparah oleh kondisi alam dan dinamika ekonomi nasional.

“Kalau bicara pariwisata, dari tahun ke tahun memang cenderung turun. Padahal Batu sangat berharap dari sektor pariwisata. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah,” ucap Sampurno.

Sampurno berharap, meski di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Batu tetap mampu menyusun kebijakan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan efisiensi tidak menggerus kepentingan publik.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tetap bisa terpenuhi. Itu harapan kita bersama,” tukas Sampurno.