Pemerintahan Modern Dimulai dari Desa yang Melek Teknologi

Kab Malang, iKoneksi.com – Upaya mendorong keterbukaan informasi dan penguatan literasi hukum di tingkat desa kembali dilakukan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifuddin Zuhri. Bertempat di Desa Amandanom, Jl. Jenderal Sudirman No.2, Kecamatan Dampit, ia menggelar sosialisasi bertema Peran Teknologi dalam Mendorong Transparansi Hukum dan Pemerintahan, menghadirkan puluhan warga yang ingin memahami bagaimana teknologi dapat menjadi alat untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber. Pertama, Abd Wahid Jamil, S.Pd., yang mengulas tentang pentingnya literasi digital dan kesiapan masyarakat desa menghadapi transformasi pemerintahan berbasis teknologi. Sesi selanjutnya disampaikan oleh Prasetyo Marhaen Purwo, S.H., perwakilan AB Center, yang menekankan bahwa teknologi tidak hanya memudahkan administrasi, tetapi juga berperan langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Marhaen mengaitkan hal tersebut dengan program PKH yang menurutnya kini mendorong penerima manfaat untuk aktif memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kualitas hidup.

“Teknologi harus menjadi alat pembuka jalan, bukan penghalang. Masyarakat perlu melek hukum dan paham sistem pemerintahan agar tidak mudah dirugikan,” ujarnya.

Ia kemudian menegaskan pentingnya kerja sama politik yang diinisiasi Pendopo Aspirasi sebagai ruang penghubung antara masyarakat dan pemerintah lintas tingkatan. Menurutnya, Pendopo Aspirasi memiliki struktur lengkap mulai dari jejaring pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yang dapat mempermudah advokasi kebutuhan masyarakat.

“Dari sisi hierarki, Pendopo Aspirasi sudah punya paket komplit. Ini yang membuat aspirasi warga bisa cepat ditangani,” kata Marhaen.

Marhaen menyebutkan teknologi adalah fondasi pemerintahan modern dan menjadi kunci memperkuat transparansi hukum. Ia menekankan pentingnya masyarakat memahami alur pemerintahan, hak-hak dasar, serta cara mengakses layanan secara digital.

“Ketika warga melek teknologi dan paham hukum, maka peluang penyimpangan semakin kecil. Pemerintahan akan berjalan lebih bersih,” tegasnya.

Sosialisasi berlangsung hangat dan interaktif dengan banyak peserta bertanya mengenai praktik layanan digital, pengaduan hukum, serta cara meminimalisasi risiko salah prosedur administrasi.

“Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih baik, masyarakat Dampit diharapkan semakin siap menghadapi tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat, dan akuntabel,” tukas Marhaen.