Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Bupati Tapteng Angkat Bicara

Kab Tapanuli Tengah, iKoneksi.com – Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), akhirnya angkat suara menanggapi isu panas terkait penetapan empat pulau yang selama ini diklaim milik Aceh, kini masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Isu makin hangat karena disebut-sebut sebagai hadiah untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang tak lain adalah mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution. Namun Masinton dengan tegas membantah narasi tersebut dan menegaskan bahwa persoalan ini tak berkaitan dengan kepentingan politik.

Klarifikasi Masinton: Bukan Hadiah Politik, Sudah Dibahas Lama

Dalam pernyataannya kepada iKoneksi.com, Sabtu (14/6/2025), Masinton Pasaribu menekankan bahwa persoalan status kepemilikan empat pulau tersebut sudah dibahas sejak lama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait. Ia menepis anggapan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh hubungan keluarga antara Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Presiden Jokowi.

“Saya nggak melihat latar belakang politiknya lah ya, karena memang ini sudah berproses lama,” kata Masinton.

Ia mengungkapkan aparatur pemerintahan di Tapanuli Tengah juga menyatakan hal serupa. Persoalan ini, kata Masinton, bukan keputusan tiba-tiba, melainkan sudah melalui diskusi panjang antara berbagai pihak yang berwenang.

Bobby Nasution: Kalau Hadiah, Kenapa Bukan ke Solo?

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga turut merespons tudingan keempat pulau tersebut diberikan sebagai hadiah kepada Presiden Jokowi. Bobby menyebut narasi tersebut tidak berdasar dan terkesan politis. Ia bahkan menanggapinya dengan nada satir.

“Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa nggak dipindahkan saja ke Solo?” kata Bobby.

Bobby menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Bupati Tapteng, pulau-pulau tersebut tidak memiliki penghuni tetap. Maka, menurutnya, pengelolaan administratif sepenuhnya akan berada di tangan Bupati Tapanuli Tengah, bukan dirinya sebagai Gubernur.

“Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke Bupati Tapteng,” tuturnya.

Isu Lama yang Meletup Kembali

Empat pulau yang disengketakan, yaitu Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, memang telah menjadi bahan pembicaraan sejak beberapa dekade lalu. Konflik ini kembali mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau itu masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara.

Di tengah gejolak tersebut, Pemprov Aceh memprotes keras dan mengklaim bahwa secara historis maupun administratif, pulau-pulau itu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan, sejarah mencatat pernah ada kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut, yang turut disaksikan langsung oleh Mendagri saat itu, Jenderal (Purn) Rudini, yang menetapkan wilayah tersebut sebagai milik Aceh.

Pemerintah Diminta Segera Menengahi

Isu ini terus membesar dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat Aceh. Bahkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengumpulkan seluruh anggota DPR, DPD RI, dan DPRD Aceh untuk membahas langkah bersama. Beberapa tokoh nasional, termasuk Jusuf Kalla, juga menyuarakan keprihatinan. JK menegaskan tidak ada wilayah yang bisa dikelola bersama jika menyangkut kedaulatan.

“Dalam situasi yang kian panas, pemerintah pusat didesak untuk segera menengahi dan mengambil langkah solutif agar konflik horizontal tidak terjadi. Terutama agar tidak muncul spekulasi liar yang menyeret nama-nama besar ke dalam konflik antarprovinsi yang sensitif ini,” tekan JK.

“Pemerintah harus segera meluruskan dan menjelaskan ke publik, agar masalah ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah,” tutup Masinton. (04/iKoneksi.com)