Purbaya Bentuk Tim Super Jokowi-Style, Atasi Lambatnya Belanja Negara

Jakarta, iKoneksi.com — Sesaat setelah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengajukan satu permintaan tak biasa kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta izin membentuk tim khusus lintas kementerian untuk mengurai berbagai hambatan birokrasi yang selama ini membuat belanja negara lambat dan investasi tersendat.

“Waktu itu saya bilang ke Pak Presiden, ‘Pak, boleh enggak saya bikin tim debottlenecking?’” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Tanpa banyak pertimbangan, Prabowo langsung mengiyakan. Restu itu membuat Purbaya bergerak cepat. Ia pun membentuk tim yang kini dikenal sebagai Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

“Sampai sekarang disetujui. Jadi sebelum enggak disetujui, saya jalankan terus saja. Tapi bukan saya sendiri, ini bareng Menko Perekonomian dan menteri-menteri lainnya,” kata Purbaya, disambut tawa peserta sarasehan.

Langkah Purbaya ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan fiskal di era Prabowo, dari sekadar administrasi anggaran menjadi mesin percepatan pembangunan nasional.

Satgas P2SP: Mesin Baru Penggerak Program Strategis

Pembentukan Satgas P2SP bukan sekadar ide teknokratis. Pemerintah menilai struktur birokrasi selama ini terlalu panjang, membuat proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek strategis berjalan lamban.

Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, Satgas ini dibentuk untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi rakyat.

“Satgas ini bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Ferry.

Dalam struktur Satgas, terdapat tiga kelompok kerja (pokja) utama:

1. Pokja Monitoring Anggaran, bertugas memeriksa dan menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan kementerian/lembaga terserap dengan baik.
2. Pokja Percepatan Implementasi Program dan Debottlenecking, berfokus mengurai hambatan proyek strategis dan investasi yang tersendat.
3. Pokja Deregulasi dan Penegakan Hukum, yang memastikan kebijakan dijalankan sesuai aturan dan tidak terhambat oleh tumpang tindih regulasi.

“Untuk Pokja pertama, kami sedang meninjau ulang berbagai anggaran K/L. Kami lihat berapa pagu, berapa serapan, dan outlook-nya,” kata Ferry.

Ia menegaskan, evaluasi anggaran akan berakhir pada Oktober 2025, dan kementerian yang lambat mengeksekusi akan dipotong alokasinya.

“Kalau sampai akhir Oktober tidak sesuai target, sesuai catatan Pak Menteri Keuangan, sisa anggarannya akan digeser ke kementerian yang lebih siap menjalankan program Presiden Prabowo,” tekan Ferry.

Debottlenecking: Senjata Purbaya untuk Mengurai Hambatan

Istilah debottlenecking kini menjadi jargon baru di lingkaran Kementerian Keuangan. Konsep ini mengacu pada pembukaan hambatan administratif dan struktural yang selama ini membuat belanja negara dan proyek strategis berjalan lambat.

“Masalah kita bukan kekurangan anggaran, tapi seringkali anggaran tak terserap karena mekanisme terlalu rumit dan lambat,” ujar Purbaya dalam kesempatan terpisah.

Melalui Satgas P2SP, setiap hambatan baik di sektor fiskal, perizinan investasi, maupun proyek infrastruktur akan diidentifikasi dan dicarikan solusi cepat. Pokja II menjadi ujung tombak kerja percepatan ini, memastikan program prioritas seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga digitalisasi layanan publik bisa berjalan tanpa kendala berarti.

Komposisi Satgas: Gabungan “Otak Besar” Kabinet Prabowo

Satgas ini bukan tim sembarangan. Di dalamnya tergabung 29 menteri dan kepala badan strategis. Struktur kepemimpinannya juga mencerminkan keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dorongan investasi.

Satgas diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menko Bidang Pangan Zulkifli (Ketua II). Sementara Purbaya Yudhi Sadewa duduk sebagai Wakil Ketua I, didampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani (Wakil Ketua II) dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy (Wakil Ketua III).

Dengan komposisi seperti ini, Satgas P2SP berpotensi menjadi “tim super kabinet” yang mampu mengeksekusi program prioritas secara cepat, lintas sektor, dan terkoordinasi langsung di bawah Presiden.

Langkah Tegas Purbaya dan Arah Baru Fiskal Indonesia

Purbaya menekankan, langkah ini bukan semata soal efisiensi birokrasi, melainkan tentang mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja fiskal negara. Dalam pandangannya, anggaran negara bukan hanya angka di atas kertas, tetapi alat strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Kita tidak boleh biarkan uang negara parkir di rekening kementerian tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus bekerja,” ucapnya tegas.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menekankan prinsip “pemerintahan bekerja cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat”. Jika Satgas P2SP berhasil menjalankan misinya, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki model baru manajemen fiskal yang efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan kolaboratif lintas kementerian, Purbaya berupaya menjadikan APBN bukan sekadar instrumen akuntansi, melainkan motor nyata perubahan. Dalam konteks ekonomi nasional yang penuh tantangan, langkah cepatnya membentuk Satgas ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru pengelolaan fiskal yang gesit dan tegas telah dimulai di bawah kepemimpinan Prabowo-Purbaya.