Sekolah Rakyat Malang Siap Tampung 181 Siswa Miskin

Kota Malang, iKoneksi.com – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang memasuki babak baru. Tahun 2025 ini, sebanyak 181 calon siswa dari keluarga miskin ekstrem dinyatakan lolos seleksi administrasi dan bersiap menjalani tes kesehatan sebagai tahapan akhir sebelum resmi mengenyam pendidikan gratis dan berasrama.

Pendaftaran Membludak, Seleksi Ketat Diterapkan

Antusiasme masyarakat Kota Malang terhadap program Sekolah Rakyat (SR) sangat tinggi. Tercatat lebih dari 240 anak mendaftar pada tahap awal. Namun, proses seleksi yang ketat dengan metode profiling dan asesmen lapangan akhirnya menyaring hanya 181 calon siswa yang memenuhi persyaratan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan sebagian pendaftar gugur karena tidak memenuhi kriteria atau mengundurkan diri secara sukarela.

“Hasil akhirnya, jenjang SMA terisi 77 siswa, dan SMP 104 siswa. Untuk SD, sayangnya tahun ini tidak ada pendaftar,” ungkap Donny pada Selasa, (27/5/2025).

Pembagian Rombel dan Lokasi Belajar

Sebagai tahap awal, Program Sekolah Rakyat di Kota Malang akan dibuka dengan tujuh rombongan belajar (rombel). Empat rombel untuk jenjang SMP menjadi tanggung jawab langsung Pemkot Malang, sementara tiga rombel untuk jenjang SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Seluruh siswa SMP akan ditempatkan di asrama yang terletak di gedung Politeknik Telekomunikasi (Poltekom) Kota Malang, sedangkan siswa SMA akan belajar dan tinggal di gedung milik Pemprov Jawa Timur di Jalan Kawi, Kota Malang. Praktis di Kota Malang ada empat rombel SMP di bawah pemkot, dan tiga rombel SMA yang memakai fasilitas Pemprov Jatim,” kata Donny.

Tes Kesehatan Jadi Penentu Akhir

Para calon siswa yang telah lolos seleksi administrasi kini tinggal menunggu tahapan penting berikutnya, yakni tes kesehatan. Tes ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025, sebagai penentu akhir siapa saja yang benar-benar layak masuk dalam program SR sebelum dimulainya tahun ajaran baru.

“Dinsos Kota Malang saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari kementerian terkait. Namun, Donny memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar tidak ada kendala berarti di lapangan,” jelas Donny.

“Sesuai informasi terakhir, pelaksanaan tes kesehatan akan dilakukan bulan Juli. Kami optimis semua tahapan selesai tepat waktu,” tegas Donny.

Program Khusus untuk Masyarakat Miskin Ekstrem

Satu hal yang sangat membedakan Sekolah Rakyat dari program pendidikan lainnya adalah basis pesertanya. Seluruh calon siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem dan miskin.

“Dengan status tersebut, mereka secara otomatis masuk sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, berbeda dengan pendekatan PKH pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini program tersebut tidak lagi fokus pada bantuan tunai langsung, melainkan diarahkan untuk pemberdayaan menyeluruh keluarga,” beber Donny.

Pendidikan untuk Anak, Pemberdayaan untuk Orang Tua

Menurut Donny, filosofi di balik Sekolah Rakyat sangat kuat. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya diberikan kesempatan mengakses pendidikan yang layak secara gratis dan tinggal di asrama, tetapi juga ada program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua mereka.

“Pak Menteri Sosial menegaskan bahwa ke depan kita harus mengurangi bantuan tunai langsung. Fokusnya sekarang adalah memberdayakan keluarga. Anak-anak disekolahkan secara penuh, sementara orang tua mereka akan mendapat pelatihan ekonomi dan pendampingan sosial,” ucap Donny.

“Langkah ini dianggap jauh lebih strategis, karena tidak hanya membantu satu generasi keluar dari kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi keluarga yang mandiri,” sambung Donny.

Anggaran Ditanggung Pusat, Pemkot Fasilitasi Teknis

Menariknya, anggaran untuk seluruh kegiatan dalam program Sekolah Rakyat ini tidak membebani APBD Kota Malang. Semua pembiayaan, baik untuk pendidikan, asrama, hingga program pendampingan keluarga, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI.

“Pemkot Malang sendiri bertugas memfasilitasi pelaksanaan dan mendampingi warga yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pusat. Untuk desil 1 dan 2, seluruhnya memang domain pusat. Kami hanya bertugas mendukung agar program berjalan lancar di lapangan,” terang Donny menegaskan.

Upaya Membangun Masa Depan Lebih Adil

Program Sekolah Rakyat di Kota Malang ditekankan Donny merupakan bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan. Dalam konteks sosial-ekonomi yang lebih luas, kebijakan ini adalah langkah progresif menuju Indonesia yang lebih adil dan setara.

“Dengan memulai dari kelompok paling rentan, Sekolah Rakyat bukan hanya memberi kesempatan kedua bagi anak-anak miskin, tapi juga menanamkan harapan baru bahwa pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan turun-temurun. Kota Malang pun menjadi salah satu pionir dari gerakan ini, menunjukkan bahwa daerah bisa menjadi mitra aktif dalam transformasi sosial nasional,” pungkas Donny. (04/iKoneksi.com)