Trotoar Kota Malang Disorot, Pemkot Akui Bukan Prioritas Utama

Kota Malang, iKoneksi.com – Penataan trotoar di Kota Malang kembali menuai sorotan. Alih-alih menjadi ruang nyaman bagi pejalan kaki, sejumlah trotoar justru beralih fungsi: dipenuhi kursi, pot tanaman, hingga pohon besar yang menghalangi jalur. Tak sedikit pula yang sama sekali tak ramah bagi penyandang disabilitas karena tak dilengkapi guiding block atau jalur khusus difabel.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan publik yang berharap wajah kota bisa lebih manusiawi dan inklusif. Namun, harapan itu tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengungkapkan bahwa perbaikan trotoar belum menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot).

Mengapa Trotoar Tak Jadi Prioritas?

Menurut Dandung, rendahnya intensitas penggunaan trotoar menjadi alasan utama perbaikan ditunda. Ia menilai, sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor, bahkan untuk jarak yang dekat. Kebiasaan ini membuat keberadaan trotoar dianggap belum terlalu mendesak untuk ditata ulang secara menyeluruh.

“Jumlah pemakai trotoar tidak begitu banyak. Jadi, kita prioritaskan infrastruktur yang lebih banyak digunakan dulu,” kata Dandung kepada iKoneksi.com, Jumat (12/7/2025).

Ia menambahkan, gaya hidup masyarakat telah berubah drastis dibandingkan masa lalu.

“Sekarang orang lebih senang naik motor, walau cuma ke warung dekat rumah,” ucapnya.

Trotoar Dipakai untuk Fungsi Lain

Fakta bahwa banyak trotoar dimanfaatkan untuk fungsi lain, seperti tempat berjualan atau parkir liar, juga memperkuat alasan pemerintah untuk menunda pembenahan. Dandung menyayangkan fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki malah disalahgunakan, bahkan oleh warga sendiri.

“Kalau trotoarnya tidak digunakan sesuai peruntukan, ya tidak kita masukkan ke dalam prioritas,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengaku pihaknya tetap akan memperbaiki trotoar di jalur-jalur yang memang padat aktivitas pejalan kaki, seperti kawasan sekolah, perkantoran, dan pusat perbelanjaan.

Jalur Difabel dan Pohon Tua Jadi Pertimbangan Tambahan

Kritik lain yang mencuat dari masyarakat adalah soal minimnya jalur khusus difabel. Banyak trotoar bahkan tak memiliki guiding block atau akses landai bagi kursi roda. Menanggapi hal itu, Dandung menyatakan pihaknya akan tetap memenuhi hak penyandang disabilitas sesuai aturan.

Namun, ia juga menjelaskan keberadaan pohon besar yang sering menghalangi jalur trotoar menjadi dilema tersendiri.

“Banyak pohon itu usianya lebih tua dari trotoarnya. Kita tidak bisa sembarangan menebang, karena harus mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan,” ujarnya.

Aspirasi Warga vs Kebijakan Teknis

Kritik publik terhadap kondisi trotoar seakan bertabrakan dengan prioritas teknis dari pemerintah daerah. Salah satu pegiat layak huni Kota Malang, Aaron menuntut kota yang lebih layak jalan kaki, di sisi lain Pemkot masih berkutat pada pertimbangan penggunaan dan efisiensi anggaran.

“Membenahi trotoar seharusnya menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap hak pejalan kaki. Trotoar bukan sekadar infrastruktur, tapi bagian dari hak mobilitas setiap warga, tanpa terkecuali,” tutupnya. (04/iKoneksi.com)