Wamenaker Noel Tersangka Pemerasan Sertifikat K3, Minta Amnesti Prabowo

Jakarta, iKoneksi.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terseret dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diduga telah merugikan pekerja hingga puluhan miliar rupiah.

Di tengah sorotan publik yang kian tajam, Noel menyampaikan permintaan maaf dan harapan yang mengejutkan. Saat digiring ke mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025), Noel berharap Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti.

“Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo,” kata Noel dengan wajah tertunduk.

Permintaan Maaf Berlapis

Tidak hanya kepada Presiden, Noel juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ucapnya.

Pernyataan itu sontak menimbulkan beragam reaksi. Sebab, Noel menjadi pejabat pertama di kabinet Presiden Prabowo yang terjerat kasus dugaan korupsi besar. Publik menilai permintaan amnesti di tengah status tersangka adalah hal yang tidak lazim dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai langkah hukum yang akan ditempuh Noel.

Kasus yang Menguak Skandal Rp 81 Miliar

Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam konferensi pers menjelaskan, kasus ini bermula dari praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Seharusnya, biaya resmi sertifikat hanya Rp275 ribu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan buruh dan perusahaan dipaksa membayar hingga Rp6 juta per sertifikat agar permohonan mereka diproses.

Modus pemerasan dilakukan dengan cara memperlambat, mempersulit, bahkan menolak permohonan sertifikasi bagi pihak yang tidak bersedia membayar lebih. Selisih biaya yang seharusnya tidak ada itu kemudian mengalir ke sejumlah pejabat dan pihak swasta.

“Dari hasil penyelidikan, praktik pemerasan ini menimbulkan selisih hingga Rp81 miliar. Dana inilah yang kemudian dibagi kepada para tersangka,” jelas Wamenaker Noel Tersangka Pemerasan Sertifikat K3, Minta Amnesti Prabowo.

Noel Diduga Terima Rp 3 Miliar

Dalam kasus ini, Setyo mengungkapkan Noel disebut menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari setoran tidak resmi perusahaan penyedia jasa K3 (PJK3). Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 tersangka lain yang mayoritas berasal dari lingkup Kementerian Ketenagakerjaan.

Mereka antara lain:

• Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker (2022-2025), diduga menerima Rp69 miliar.
• Gerry Adita Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3, diduga menerima Rp3 miliar.
• Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja, menerima Rp3,5 miliar.
• Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, menerima Rp5,5 miliar.
• Fahrurozi dan Hery Sutanto juga disebut menerima Rp1,5 miliar.

“Selain pejabat kementerian, dua orang dari pihak swasta, yakni Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia, turut ditetapkan sebagai tersangka,” bebernya.

Penahanan dan Jeratan Hukum

Setyo menuturkan Noel bersama 10 tersangka lain kini ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Penahanan berlaku sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.

“Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara,” papar Setyo.

Guncangan Politik di Awal Pemerintahan Prabowo

Kasus ini menjadi ujian serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan kurang dari setahun. Noel, yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan, kini menjadi sorotan sebagai pejabat tinggi pertama yang tersangkut kasus korupsi.

Setyo menekankan penyidikan akan terus berlanjut, termasuk menelusuri aliran dana yang lebih luas serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. (05/iKoneksi.com)