19 Pos Belanja APBN 2025 Diperintahkan Presiden Prabowo untuk Dipangkas

Jakarta, iKoneksi.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rincian 19 pos belanja yang harus dipangkas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp306 triliun, yang akan dilakukan dengan efisiensi ketat di sejumlah sektor yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, pemangkasan ini akan mencakup tiga kategori utama yang menjadi fokus efisiensi. Kategori pertama adalah pengeluaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tidak esensial.

“Acara halalbihalal, rapat, seminar, hingga honor kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung, seperti pengadaan suvenir atau percetakan, semua itu harus dikurangi,” ungkap Sri dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia bahkan menyindir sebagian kementerian dan lembaga yang masih mengalokasikan anggaran untuk percetakan di era digital seperti saat ini, yang sudah jauh lebih efisien.

Kategori kedua yang mendapatkan perhatian khusus adalah biaya sewa, baik untuk gedung, kendaraan, maupun peralatan. Sri menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan fasilitas negara, mengingat masih banyak kementerian yang menghabiskan anggaran besar untuk hal-hal tersebut.

“Ini harus ditinjau dan dikurangi, agar lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” jelasnya.

Kategori ketiga adalah pengeluaran untuk jasa konsultan, perjalanan dinas, dan belanja lainnya yang dianggap tidak mendesak. Sri Mulyani menyoroti pentingnya melakukan pemangkasan tajam pada pengeluaran yang selama ini menjadi rutinitas kementerian atau lembaga, seperti biaya perjalanan dinas dan pemeliharaan rutin.

“Kami ingin mengurangi pengeluaran yang tidak memberikan dampak signifikan dan lebih mengutamakan program-program yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menekan defisit anggaran dan memastikan penggunaan anggaran negara lebih efisien. Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk memastikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dalam APBN 2025 benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Efisiensi yang diminta Presiden Prabowo ini tentunya mengundang perhatian berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap berbagai program kementerian dan lembaga yang selama ini sudah berjalan,” paparnya.

Namun, Sri menegaskan langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

“Kami berharap ini bisa mengoptimalkan setiap dana yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia,” terang Sri.

Dengan adanya instruksi penghematan ini, masyarakat pun diharapkan dapat melihat lebih banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka, tanpa dibebani oleh pengeluaran yang tidak perlu.

“Langkah ini diharapkan menjadi awal dari perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” tukas Sri. (04/iKoneksi.com)

Komentar