Audiensi Memanas! Sopir Angkot Kota Malang Tolak Koridor Baru Trans Jatim

Kota Malang, iKoneksi.com – Rencana penambahan layanan Trans Jatim Koridor 2 di wilayah Kota Malang memicu gelombang penolakan dari kalangan sopir angkutan kota (angkot). Penolakan itu mengemuka dalam audiensi yang digelar bersama Komisi C DPRD Kota Malang, Kamis (16/7/2026).

Puluhan sopir dari berbagai paguyuban dan aliansi angkutan kota hadir untuk menyampaikan langsung kegelisahan mereka terkait rencana pengoperasian koridor baru layanan Buy The Service (BTS) tersebut. Para sopir menilai kehadiran Trans Jatim Koridor 2 berpotensi memperparah kondisi ekonomi angkutan kota yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan jumlah penumpang.

Mereka mengaku tidak menolak modernisasi transportasi publik. Namun, pemerintah dinilai belum memberikan penjelasan yang utuh mengenai dampak program tersebut terhadap keberlangsungan angkutan kota yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga.

Sopir Angkot Khawatir Kehilangan Penghasilan

Dalam forum audiensi, Ketua Aliansi Sopir Angkot Kota Malang (ASAM), Bambang menyampaikan pendapatan mereka sudah mengalami penurunan signifikan sejak beroperasinya Trans Jatim Koridor 1 pada November tahun lalu. Ia, mengatakan para pengemudi kini menghadapi situasi yang semakin berat akibat berkurangnya jumlah penumpang setiap hari.

Menurutnya, rencana penambahan Koridor 2 berpotensi memperburuk kondisi tersebut apabila tidak disertai skema integrasi yang jelas antara layanan Trans Jatim dan angkutan kota.

“Kami tidak menolak pembangunan transportasi publik. Tetapi pemerintah harus memikirkan nasib sopir angkot yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor ini. Jangan sampai kebijakan baru justru membuat kami kehilangan mata pencaharian,” kata dia.

Kekhawatiran itu menurut Bambang muncul karena hingga saat ini banyak sopir mengaku belum memperoleh informasi lengkap terkait jalur operasional, pola integrasi, hingga peluang keterlibatan angkot dalam sistem transportasi baru yang sedang dirancang pemerintah.

Sopir Minta Transparansi dan Keterlibatan Penuh

Ia membeberkan selain persoalan ekonomi, para sopir juga menyoroti minimnya komunikasi yang mereka rasakan dalam proses perencanaan Trans Jatim Koridor 2. Mereka meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah melibatkan seluruh paguyuban dan organisasi angkutan kota dalam setiap tahapan pembahasan.

“Menurut kami, keterlibatan seluruh elemen angkutan sangat penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Kami berharap pemerintah membuka secara transparan seluruh skema operasional Trans Jatim Koridor 2, termasuk rencana integrasi rute, sistem tarif, mekanisme alih profesi apabila diperlukan, hingga peluang kemitraan bagi pengusaha dan pengemudi angkot,” terangnya.

“Jangan sampai keputusan sudah dibuat, tetapi kami yang terdampak justru tidak pernah diajak bicara,” sambung dia.

DPRD Tegaskan Tidak Menolak Program Trans Jatim

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menegaskan DPRD tidak berada pada posisi menolak program Trans Jatim. Menurutnya, peningkatan kualitas transportasi publik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus didukung. Namun demikian, proses implementasi harus dilakukan secara adil dan melibatkan seluruh pihak yang terdampak.

Anas menekankan aspirasi para sopir akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap operasional Trans Jatim.

“Kami tidak menolak program Trans Jatim. Yang kami minta adalah komunikasi yang baik dan keterlibatan seluruh paguyuban angkutan dalam proses pengambilan keputusan,” tegasnya.

DPRD menilai dialog yang terbuka menjadi kunci agar pengembangan transportasi publik tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi di tengah masyarakat.

Dishub Sebut Trans Jatim untuk Tingkatkan Layanan Publik

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya, menjelaskan operasional Trans Jatim Koridor 1 maupun rencana Koridor 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan transportasi massal. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi terus meningkat seiring perkembangan kawasan perkotaan Malang Raya.

Pemerintah, kata dia, berupaya menghadirkan sistem transportasi yang mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Meski demikian, Dishub memastikan masukan dari para sopir angkot akan menjadi bahan penting dalam proses koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Jaya sapaan akrabnya.

Masa Depan Transportasi Kota Malang Jadi Taruhan

Bambang menyebutkan polemik Trans Jatim Koridor 2 menunjukkan transformasi transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan armada baru, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan pelaku transportasi konvensional. Para sopir berharap pemerintah tidak hanya fokus pada modernisasi layanan, tetapi juga memastikan proses transisi berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi kota.

“Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyediakan layanan transportasi publik yang lebih efektif bagi masyarakat perkotaan. Karena itu, komunikasi yang terbuka, transparansi kebijakan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menemukan titik temu antara kebutuhan modernisasi transportasi dan perlindungan terhadap mata pencaharian sopir angkot,” tandas dia.