Andreas Eddy: Lindungi Masyarakat dari Keuangan Ilegal

Kota Malang, iKoneksi.com — Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penanganan aktivitas keuangan ilegal di Malang Raya, Senin (15/12/2025).

FGD ini digelar sebagai respons atas maraknya praktik keuangan ilegal, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penghimpunan dana tanpa izin yang kerap merugikan masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri pemangku kepentingan terkait sebagai upaya memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan.

Dalam paparannya, Andreas Eddy menegaskan aktivitas keuangan ilegal menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen. Menurutnya, lemahnya literasi keuangan masyarakat sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Negara harus hadir melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal yang merugikan dan menjerat korban,” tegas Andreas.

Ia menekankan peran Komisi XI DPR RI dan BAKN DPR RI dalam memastikan pengawasan sektor keuangan berjalan efektif. Evaluasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar-lembaga, kata Andreas, menjadi kunci agar penanganan keuangan ilegal tidak bersifat parsial.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menyampaikan bahwa Malang Raya termasuk wilayah dengan potensi kerawanan aktivitas keuangan ilegal seiring tingginya aktivitas ekonomi dan penggunaan layanan digital.

“Kami terus melakukan pengawasan, edukasi, dan penindakan terhadap entitas yang tidak berizin. Sinergi dengan DPR RI dan pemangku kepentingan daerah sangat penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat,” ujar Farid.

Ia menambahkan, OJK Malang juga mengintensifkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri produk keuangan ilegal. Menurutnya, pencegahan akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pemahaman yang memadai sebelum terjebak praktik ilegal.

“FGD ini juga membahas langkah-langkah konkret penanganan, termasuk penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta optimalisasi peran satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Andreas berharap, hasil diskusi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif,” urai Farid.

Melalui FGD ini, DPR RI dan OJK Malang menegaskan komitmen bersama untuk menekan praktik keuangan ilegal di Malang Raya, sekaligus membangun ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.