DPRD Desak Pemkot Malang Percepat Perbaikan Jembatan Sonokembang

Kota Malang, iKoneksi.com — Warga Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kembali harus menghadapi kesulitan besar setelah badan Jembatan Sonokembang ambrol diterjang derasnya arus sungai. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital penghubung antarkampung itu kini tak lagi bisa dilalui kendaraan, bahkan motor pun kesulitan melintas. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dari anak sekolah, pekerja, hingga pedagang yang biasa melintas setiap hari.

Kondisi darurat ini mendorong Komisi C DPRD Kota Malang untuk mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar segera mengambil tindakan cepat. Pasalnya, sejak kerusakan jembatan terjadi, warga hanya bisa menunggu tanpa kepastian waktu perbaikan.

Tak ingin terus terisolasi, warga akhirnya berinisiatif membangun jembatan darurat dari bambu secara swadaya. Meski sederhana dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua secara bergantian, keberadaan jembatan bambu itu menjadi penyambung harapan warga yang selama ini terputus dari jalur utama.

DPRD Dorong Percepatan Lelang dan Eksekusi Proyek

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menekankan persoalan Jembatan Sonokembang harus menjadi prioritas pemerintah. Ia mendesak agar proses lelang proyek perbaikan segera dipercepat sehingga pelaksanaan pembangunannya bisa dilakukan sebelum akhir tahun.

“Jembatan ini akses vital masyarakat. Kerusakannya memengaruhi aktivitas warga secara langsung. Karena itu, Pemkot harus mempercepat proses lelang dan memulai perbaikan secepatnya,” tegas Dito, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, percepatan lelang sangat realistis dilakukan jika pemerintah memiliki kemauan politik dan koordinasi anggaran yang jelas. Apalagi, masyarakat sudah menunggu cukup lama, sementara kondisi lapangan semakin membahayakan bagi pengguna yang tetap memaksa melintas.

Masalah Anggaran Jadi Penghambat Utama

Dito menjelaskan, hambatan utama perbaikan Jembatan Sonokembang ada pada ketersediaan anggaran. Berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kota Malang saat ini hanya tersisa antara Rp4 hingga Rp6 miliar, sementara perbaikan jembatan memerlukan dana belasan miliar rupiah. Dengan keterbatasan tersebut, alokasi langsung dari BTT dinilai tidak memungkinkan.

“Kalau mengandalkan BTT jelas tidak cukup. Tapi karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat, percepatan lelang untuk APBD Perubahan bisa dilakukan,” ujar Dito.

Ia menambahkan, meskipun lelang bisa dipercepat, realisasi pembangunannya kemungkinan baru bisa dimulai antara Desember 2025 hingga Januari 2026. Oleh karena itu, langkah sementara tetap diperlukan agar warga bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus menempuh rute yang jauh.

Solusi Sementara: Antara Jembatan Bailey dan Pembangunan Permanen

Menanggapi wacana penggunaan jembatan Bailey atau jembatan portable untuk akses sementara, Dito menilai opsi itu kurang efisien. Menurutnya, biaya sewa dan pemasangan jembatan Bailey justru tinggi, sementara manfaatnya hanya sementara.

“Daripada menghabiskan dana besar untuk jembatan Bailey yang sifatnya sementara, lebih baik sekalian dibangun jembatan permanen dengan kualitas yang bagus. Ini akses vital, jadi kekuatan konstruksinya harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya.

Ia juga mendorong Pemkot Malang untuk membangun akses alternatif sementara yang bisa dilalui kendaraan roda dua, agar warga tidak sepenuhnya terisolasi. Langkah itu bisa dilakukan sambil menunggu proses administrasi dan lelang proyek rampung.

Gotong Royong Warga Jadi Bukti Ketahanan Sosial

Di tengah keterlambatan penanganan dari pemerintah, semangat warga Pandanwangi justru menjadi sorotan positif. Mereka bergotong royong membangun jembatan bambu sebagai solusi darurat agar aktivitas sehari-hari tetap bisa berjalan. Jembatan sederhana itu kini menjadi saksi nyata dari kepedulian masyarakat terhadap sesama.

“Warga sudah berusaha semampunya. Sekarang saatnya pemerintah hadir,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

Jembatan bambu itu memang tidak sempurna, tetapi fungsinya sangat penting. Anak-anak sekolah bisa menyeberang tanpa harus memutar jauh, dan warga bisa tetap beraktivitas tanpa hambatan besar. Hanya saja, kondisi jembatan bambu yang tidak terlalu kuat menimbulkan kekhawatiran jika hujan deras kembali mengguyur.

Tuntutan Masyarakat: Pemerintah Jangan Lambat Bergerak

Menurut Dito kondisi ini memperlihatkan dua hal penting semangat warga yang luar biasa dan lambannya respons birokrasi. Desakan dari DPRD dan keresahan masyarakat seolah menjadi peringatan keras bagi Pemkot Malang bahwa infrastruktur publik tidak bisa menunggu terlalu lama. Apalagi, Jembatan Sonokembang bukan sekadar penghubung jalan, tetapi nadi ekonomi warga setempat.

“Kalau menunggu terlalu lama, dampaknya bukan hanya aktivitas, tapi juga ekonomi warga. Karena itu kami mendesak Pemkot agar segera turun tangan,” tutup Dito.