DPRD Kota Malang Bahas Perubahan APBD 2025, Fokus PAD dan SILPA

Kota Malang, iKoneksi.com – Suasana serius namun penuh optimisme mewarnai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (4/9/2025).

Rapat paripurna ini menjadi salah satu agenda penting dalam siklus keuangan daerah. Seluruh fraksi DPRD Kota Malang memberikan pandangan mereka, dengan sorotan utama pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan arah pembangunan Kota Malang.

Kesepahaman Fraksi Jadi Sinyal Positif

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam keterangannya menegaskan bahwa sebagian besar pandangan fraksi memiliki kesamaan arah. Menurutnya, hal ini menjadi tanda positif bahwa DPRD dan pemerintah kota berada dalam jalur yang selaras dalam membangun kota.

“Sebenarnya semua sama yang terkait dengan SILPA, PAD, kemudian yang lain-lain menurut saya antar fraksi itu sama. Dan prediksi untuk PAD kita naik,” kata Wahyu dengan nada optimistis.

Kesepahaman antar fraksi dianggap sebagai modal politik penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata demi kepentingan masyarakat.

Sorotan Terhadap SILPA dan Tantangannya

Menurut Wahyu salah satu isu utama yang disoroti dalam rapat adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Besarnya SILPA dalam laporan keuangan daerah seringkali menimbulkan pertanyaan publik: apakah ini mencerminkan efisiensi anggaran atau justru menandakan program pembangunan belum berjalan maksimal.

“Dengan adanya konsolidasi pandangan dari fraksi-fraksi DPRD, pemerintah kota berharap pengelolaan SILPA ke depan bisa lebih tepat sasaran, sehingga dana yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” terang mantan Sekda Kabupaten Malang itu.

Optimisme Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Selain SILPA, Wahyu menyebutkan pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam pembahasan. Wali Kota Wahyu menyampaikan optimisme bahwa PAD Kota Malang pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan signifikan.

“Peningkatan PAD diharapkan menjadi penopang utama kemandirian fiskal daerah, sehingga Kota Malang tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini penting mengingat kebutuhan pembangunan semakin kompleks, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal,” terang Wahyu.

Peran DPRD dalam Mengawal Anggaran

Rapat paripurna ini juga menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan sekaligus mitra pemerintah dalam mengawal arah kebijakan fiskal. Kesepahaman antar fraksi menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjadikan perubahan APBD 2025 sebagai instrumen nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi masyarakat, konsolidasi ini memberi harapan bahwa keputusan-keputusan anggaran yang lahir di gedung dewan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berpihak pada kebutuhan publik.

Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Wahyu menekankan dengan konsolidasi pandangan tersebut, perubahan APBD 2025 diharapkan bisa berjalan lebih efektif. Pemerintah Kota Malang ingin memastikan bahwa anggaran menjadi alat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen teknis belaka.

“Kesepahaman ini harus menjadi energi kolektif untuk membangun Malang yang lebih baik,” tegas Wahyu.

Pemerintah optimistis, dukungan legislatif terhadap peningkatan PAD dan pemanfaatan SILPA yang tepat akan memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dampaknya diharapkan terlihat nyata, baik dalam pelayanan publik yang lebih prima, pembangunan infrastruktur yang merata, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat paripurna ini bukan hanya ajang formalitas, tetapi momentum penting untuk menyamakan langkah antara legislatif dan eksekutif. Dengan adanya kesepahaman antar fraksi dan pemerintah kota, publik kini menaruh harapan besar agar perubahan APBD 2025 benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan Kota Malang,” pungkas Wahyu. (04/iKoneksi.com)