Dugaan Penyelewengan Beras Murah SPHP di Mojokerto Terkuak

Kab Mojokerto, iKoneksi.com – Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Mojokerto menuai sorotan tajam. Program yang sejatinya dirancang pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil dan membantu masyarakat kecil itu justru diduga diselewengkan. Indikasi praktik kotor muncul ketika beras murah tersebut disebut-sebut dijual dalam jumlah besar kepada pihak ketiga alias broker.

Dugaan Praktik Penyimpangan di Koperasi

Informasi awal mengenai penyimpangan ini terendus di salah satu koperasi merah putih yang baru saja diresmikan pemerintah. Beras SPHP, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga untuk pembelian secara eceran, justru ditawarkan dalam skala besar.

Seorang pedagang beras di Mojokerto, yang enggan identitasnya dipublikasikan, mengaku pernah ditawari membeli beras SPHP dalam jumlah tak wajar.

“Ada penjualan beras SPHP yang diberikan kepada pedagang. Jumlahnya bahkan mencapai satu ton,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tawaran itu cukup menggiurkan karena harga beras SPHP lebih murah dibandingkan harga pasaran. Namun di balik keuntungan tersebut, ia menyayangkan pola distribusi yang tidak sesuai aturan.

Mengalir ke Broker, Bukan Warga

Lebih jauh, pedagang tersebut mengaku heran mengapa beras SPHP bisa beredar hingga ke tangan broker. Padahal, berdasarkan ketentuan resmi, beras bersubsidi itu hanya boleh dijual melalui pedagang yang telah ditunjuk, baik di pasar tradisional maupun koperasi merah putih yang diverifikasi pemerintah.

“Tapi kenyataannya, ada saja oknum yang menyalurkan ke tengkulak di luar jalur resmi. Ini jelas menyimpang,” keluhnya.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, lanjutnya, maka misi utama SPHP sebagai pengendali harga pangan akan gagal.

“Sebab, alih-alih dinikmati masyarakat kecil, beras murah itu justru berputar di pasar gelap dan memperlebar celah permainan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” lugasnya.

Kekhawatiran Dampak ke Harga Pasar

Praktik penyimpangan distribusi beras SPHP ini memantik keresahan pedagang maupun masyarakat. Harga beras yang seharusnya stabil justru terancam terdongkrak akibat ulah segelintir oknum.

“Kalau aturannya tidak boleh dijual bebas, ya seharusnya tegas ditegakkan. Jangan sampai ada celah. Kalau terus begini, harga beras di pasar bisa terganggu,” kata pedagang yang sehari-hari berjualan beras ke berbagai daerah itu.

Ia juga mendesak agar pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang bermain di balik penyaluran beras SPHP. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Latar Belakang Program SPHP

Sebagai catatan, program SPHP digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus menekan gejolak harga di pasar. Beras ini dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga beras komersial, sehingga diharapkan bisa diakses masyarakat kecil.

Mekanisme penyalurannya diatur jelas: hanya melalui toko pengecer, koperasi desa merah putih, serta toko yang berada di bawah pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sebelum beroperasi, seluruh titik penjualan harus dipetakan dan diverifikasi oleh dinas terkait agar distribusi tepat sasaran.

Namun, temuan iKoneksi.com dugaan penyelewengan di Mojokerto menunjukkan adanya lubang besar dalam rantai distribusi. Alih-alih menekan harga, penyimpangan justru berpotensi menciptakan ketidakstabilan baru.

Mendesak, Peran Pemerintah dan Aparat

Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini. Jika terbukti, bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP yang runtuh, melainkan juga daya beli mereka yang kian tertekan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Transparansi distribusi, pengawasan ketat, hingga evaluasi jalur penjualan menjadi agenda mendesak agar SPHP kembali ke rel yang benar: membantu rakyat kecil, bukan menguntungkan broker. (05/iKoneksi.com)