Empat Warga Terobos DPRD Sumut, Tuntut Keadilan PHK Sawit

Kota Medan, iKoneksi.com — Suasana sidang paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendadak ricuh pada Kamis (17/7/2025) pagi.

Berdasarkan pengamatan iKoneksi.com di lokasi Empat orang warga tiba-tiba menerobos masuk ke ruang sidang utama dan berteriak-teriak memprotes pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh sebuah perusahaan sawit yang beroperasi di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan. Aksi itu langsung menghebohkan peserta sidang, bahkan sempat menghentikan sementara pidato Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, yang tengah membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Sumut.

Aksi Dramatis di Tengah Sidang

Kejadian bermula sekitar pukul 10.00 WIB. Saat rapat paripurna tengah berlangsung dengan suasana formal dan tertib, tiba-tiba empat orang pria berdiri dari kursi hadirin. Mereka secara serentak membentangkan spanduk dan berorasi dengan nada tinggi, memprotes nasib buruh sawit yang kehilangan pekerjaan secara tidak adil. Teriakan mereka cukup keras hingga menggema di seluruh ruang sidang.

Akibat aksi ini, suasana rapat menjadi gaduh. Wakil Gubernur yang tengah membacakan sambutan pun harus menghentikan pidatonya sejenak. Para anggota dewan tampak terkejut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Upaya Pengamanan dan Perlawanan

Melihat situasi yang tidak terkendali, petugas keamanan DPRD Sumut segera bergerak cepat. Mereka bersama beberapa staf langsung mendekati keempat pria tersebut untuk mengamankannya keluar dari ruangan. Namun, proses pengamanan tidak berjalan mulus. Para pelaku sempat melawan, menolak ditarik keluar, dan terus berteriak menuntut keadilan. Bahkan, mereka sempat melemparkan selebaran kertas kosong ke udara, yang kemudian berserakan dan mengotori area sidang.

Menurut keterangan seorang petugas keamanan, keempat warga itu berhasil masuk dengan cara menyamar sebagai wartawan. Mereka menunjukkan identitas dari beberapa media nasional, sehingga petugas tidak mencurigainya. Mereka sempat duduk tenang mengikuti sidang sebelum akhirnya melakukan aksi yang mengejutkan.

Tuntutan dan Tanggapan DPRD

Dalam orasinya, mereka menuntut perhatian dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut atas nasib buruh sawit yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan di Mandoge, Asahan. Mereka menegaskan bahwa tindakan perusahaan telah mencederai hak-hak pekerja dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Setelah berhasil diamankan keluar ruangan, Komisi E DPRD Sumut mencoba memfasilitasi mediasi. Namun, keempat warga memilih untuk tidak melanjutkan diskusi tanpa undangan resmi dari legislatif. Mereka berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan melibatkan korban PHK lainnya untuk memperkuat tuntutan.

Kabag Persidangan DPRD Sumut, Lutfi Solihin Sirait, menyatakan pihaknya akan menelusuri asal-usul dan identitas para pelaku serta memastikan bahwa aspirasi yang mereka bawa akan disampaikan secara resmi melalui prosedur yang berlaku.

Imbauan Wakil Ketua Komisi A

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga dari Fraksi PKB, mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi publik sebaiknya dilakukan dengan cara yang tertib dan melalui jalur yang sah.

“Gedung dewan ini rumah rakyat, semua boleh masuk dan menyampaikan aspirasi. Tapi tentu saja harus melalui prosedur, agar substansi persoalan bisa dibahas dengan kepala dingin,” katanya.

Menurutnya, tindakan teriak-teriak di ruang sidang justru bisa menutup peluang dialog konstruktif dan memperkeruh suasana. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif terbuka terhadap semua bentuk aspirasi, selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

Insiden ini menjadi peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah, kami (DPRD), maupun masyarakat, problem sosial seperti PHK sepihak masih menjadi persoalan serius. Namun, penyampaiannya tetap perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar solusi bisa dirumuskan secara bijak, bukan dengan aksi mendadak yang justru mengganggu jalannya proses demokrasi,” tukas Zeira. (04/iKoneksi.com)