![banner 728x250](https://ikoneksi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0126.jpg")
Kota Batu, iKoneksi.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Batu, Saifudin, menanggapi keluhan sejumlah kepala desa terkait pemotongan anggaran dana desa (AD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Menurutnya, skema pemangkasan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga berada di luar kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Batu.
“Kalau itu kebijakan pusat, domainnya bukan di pemerintah daerah atau DPRD kota. Jadi kami di DPRD tidak bisa mengubah kebijakan tersebut,” ujar Saifudin saat dimintai tanggapan, Selasa (25/2/2026).
Ia menjelaskan, berbeda halnya jika kebijakan anggaran berasal dari tingkat daerah. Dalam konteks tersebut, DPRD masih memiliki ruang pembahasan dan pengawasan. Namun untuk dana transfer pusat yang telah ditentukan skemanya, pemerintah daerah hanya menjalankan.
Pembangunan Desa Terancam Tak Maksimal
Saifudin mengakui banyak kepala desa mengeluhkan dampak pemotongan anggaran. Dari komposisi yang beredar, sebagian dana transfer telah dipotong 15 persen, kemudian sekitar 70 persen dialokasikan untuk program tertentu, sehingga desa hanya memiliki sisa sekitar 30 persen untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
“Keluhan kepala desa itu pembangunan jadi tidak maksimal,” ucap dia.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat proyek infrastruktur dasar seperti paving, gorong-gorong, pengaspalan jalan lingkungan, hingga fasilitas ibadah.
Menurut Saifudin, selama ini DPRD Kota Batu turut mendukung pembangunan desa melalui program pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Temas, Oro-oro Ombo, dan Sisir kerap mendapat dukungan pembangunan dari pokir DPRD.
“Paving, gorong-gorong, aspal, bahkan masjid, itu kami support lewat pokir,” ujarnya.
Dorong Komunikasi Desa–DPRD
Saifudin juga menyinggung kurangnya komunikasi sebagian pemerintah desa dengan anggota DPRD dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ada desa yang selama ini merasa cukup mengandalkan dana desa sehingga tidak membangun koordinasi dengan legislatif.
“Sekarang dengan adanya pemotongan ini, ya ketika membutuhkan dukungan dari pokir DPRD, sebaiknya berkomunikasi dengan anggota DPRD,” ungkapnya.
Ia menegaskan DPRD tetap berkomitmen mendukung pembangunan desa, meskipun tidak memiliki kewenangan mengubah kebijakan pusat. Aspirasi terkait pemotongan dana, lanjutnya, dapat disampaikan melalui jalur perwakilan di tingkat nasional.
“Karena ini kebijakan langsung dari pusat, maka penyampaiannya lewat jalur DPR RI,” jelas dia.
Perlu Sinergi
Saifudin berharap pemerintah desa tidak hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan DPRD dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
“Yang jelas, DPRD tetap siap membantu pembangunan desa melalui mekanisme yang ada,” tegasnya.
Ia menambahkan, situasi ini menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarlevel pemerintahan agar kebutuhan masyarakat desa tetap terlayani secara optimal.
