Imbas Tak Tersentuh Perbaikan Puluhan Tahun Irigasi di Namo Rambe, Yasonna Bawa Kasus Irigasi ke Komisi IV DPR RI

Kab Deli Serdang, iKoneksi.com – Saluran irigasi sepanjang 125 meter di Jalan Namorat, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, longsor dan mengancam jadwal tanam ratusan hektare sawah. Kerusakan itu disebut belum tersentuh program pemeliharaan selama 17 tahun terakhir.

Anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Yasonna H Laoly, turun langsung meninjau lokasi di Desa Namolandur dan Kita Tengah, Kecamatan Namo Rambe, menyusul laporan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) setempat.

Ketua GP3A Kecamatan Namo Rambe, Joseph Guru Singa, didampingi Sekretaris Tamunta Ginting, menyampaikan longsor tersebut mengganggu aliran air untuk 140 hektare sawah dari total 720 hektare lahan irigasi di kecamatan itu.

“Perawatan terakhir dilakukan 17 tahun lalu. Usulan perbaikan sudah berulang kali masuk musrenbang, tapi selalu terbentur alokasi anggaran dari Pemprov Sumut,” kata Joseph.

Ia menambahkan, kerusakan irigasi tak hanya mengganggu produksi padi, tetapi juga memicu kekhawatiran pemilik lahan di sekitar saluran air. Jika tidak segera diperbaiki, sebagian lahan terancam dialihfungsikan karena risiko longsor yang terus berulang.

“Kami berharap pemerintah provinsi maupun pusat memberi perhatian serius. Ini menyangkut mata pencaharian kami,” sebut dia.

Ancaman Produksi Pangan

Menanggapi laporan tersebut, Yasonna menyayangkan minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan irigasi pertanian. Ia menegaskan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Dari 140 hektare saja bisa menghasilkan sekitar 1.440 ton padi per musim, dengan asumsi delapan ton per hektare. Jika kerusakan tidak ditangani, 720 hektare bisa terdampak. Artinya potensi kehilangan mencapai 5.760 ton padi,” ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata terhadap pasokan pangan dan kesejahteraan petani. Jika irigasi tak berfungsi optimal, produksi menurun dan petani kehilangan pendapatan.

“Kita bisa semakin bergantung pada impor pangan. Di sisi lain, petani kehilangan pekerjaan,” katanya.

Bawa ke Komisi IV

Yasonna memastikan persoalan ini akan dibahas di tingkat fraksi dan diteruskan ke Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian.

“Masalah ini akan saya bawa ke fraksi untuk diteruskan ke Komisi IV. Pemerintah harus serius mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan irigasi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa program ketahanan pangan nasional harus dibarengi dengan prioritas pada infrastruktur dasar, termasuk jaringan irigasi di daerah.

Yasonna juga menyoroti dampak efisiensi dan pemangkasan dana transfer daerah terhadap pembangunan infrastruktur pertanian. Mengingat kewenangan irigasi tersebut berada pada APBD Provinsi Sumatera Utara, ia meminta agar alokasi dana transfer dari APBN tidak dipangkas signifikan, terutama untuk sektor pertanian.

“Efisiensi anggaran memang kebijakan nasional, tetapi jangan sampai mengorbankan pemeliharaan infrastruktur vital seperti irigasi,” ungkap Yasonna.

Kekhawatiran Petani

Petani di Namo Rambe kini berharap ada langkah cepat sebelum musim tanam berikutnya. Jika longsor meluas, tak hanya 140 hektare yang terdampak, tetapi seluruh 720 hektare sawah irigasi di kecamatan itu.

Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi mempercepat degradasi lahan dan menurunkan produktivitas pertanian secara permanen.

“Kita bicara soal masa depan pangan dan nasib petani. Jangan sampai 17 tahun tanpa pemeliharaan terulang lagi,” jelas Yasonna.