Jejak Tambang dan Smelter di Papua: Siapa Untung?

Jakarta, iKoneksi.com – Sebuah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara di Jakarta, Selasa, (3/6/2025), memantik perhatian publik. Ia menyebut adanya aspirasi dari masyarakat Papua, khususnya di Raja Ampat, untuk membangun smelter di Sorong.

“Ada aspirasi masyarakat di Papua, khususnya Raja Ampat, ada pembangunan smelter di Sorong,” ucap Bahlil.

Ucapan tersebut tak hanya mencerminkan semangat industrialisasi daerah, tapi juga menyingkap jejaring bisnis dan politik di balik rencana pembangunan smelter nikel di kawasan paling timur Indonesia.

Dari Perpres Jokowi hingga Ambisi Baru Bahlil

Proyek smelter nikel ini dirancang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, tepatnya di tepi Selat Sele, Distrik Mayamuk, yang meliputi tiga kampung. Awalnya, kawasan seluas 523,7 hektare itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Namun, peruntukannya kala itu bukan untuk smelter nikel, melainkan untuk industri semen, pabrik aspal, dan beberapa fasilitas penunjang ekonomi lainnya.

Namun, arah proyek berubah drastis sejak Bahlil dilantik sebagai Menteri Investasi pada 2021. Ia segera mendorong pembangunan smelter nikel di Sorong. Masalahnya, tak banyak perusahaan yang bersedia menanamkan modalnya di sana. Alasan utamanya adalah tingginya biaya operasional dan jarak tambang yang terlalu jauh. Banyak perusahaan memilih Halmahera, Maluku Utara, yang lebih dekat dengan lokasi tambang utama mereka.

Salah satunya adalah PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk, yang awalnya direncanakan membangun smelter namun kemudian mengundurkan diri karena kendala efisiensi.

Kemunculan Imelda Daat dan Konsorsium Smelter

Kebuntuan itu tak membuat proyek mangkrak. Justru muncul inisiatif dari Adriana Imelda Daat, anak dari mendiang Daniel Daat tokoh penting dalam sejarah pengelolaan tambang di Pulau Kawe, Raja Ampat. Imelda dikenal dekat dengan Bahlil, karena keduanya aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Partai Golkar. Bahkan, menurut salah satu anggota DPRD Raja Ampat, Bahlil pernah bekerja untuk ayah Imelda.

“Daniel Daat dulu terkenal sebagai tokoh yang membantu anak-anak daerah,” katanya.

Dengan latar belakang tersebut, Imelda mendirikan konsorsium untuk membangun smelter di Sorong pada 2023. Konsorsium itu terdiri atas PT Shengwei New Energy Technology, PT Sino Consultant Investment Indonesia, PT Huahe Management Indonesia, dan PT Malamoi Olom Wonok. Rencananya, smelter ini akan mengolah bijih nikel dari tambang PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe.

Daftar Nama Elite: Dari Jakarta Hingga Golkar

Imelda Daat tercatat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT Sino Consultant dalam dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM. Selain dia, ada pula nama Randy Irianto Kurniawan, pengusaha nikel dari Jakarta, yang juga memiliki peran dalam perusahaan tersebut. Randy menyebut keikutsertaannya sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan investasi daerah. Namun, ia mengakui hingga kini tak ada investor yang mau menanamkan modal karena ketidakjelasan pasokan bahan baku.

Kejutan lain muncul dari PT Huahe Management Indonesia, yang mencantumkan nama politikus senior Partai Golkar dan mantan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, sebagai komisaris utama. Ia bahkan tercatat memiliki sebagian saham perusahaan tersebut. Meski begitu, hingga kini Bambang belum menjawab pertanyaan yang dikirimkan iKoneksi.com.

Bahlil Bungkam Soal Kedekatan dan Arah Proyek

Ketika ditanya soal kedekatannya dengan keluarga Daat dan proyek smelter Sorong, Bahlil Lahadalia memilih bungkam. Ia tidak memberikan respons atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan kepadanya. Ia hanya memberikan pernyataan terkait pencabutan empat izin tambang di Raja Ampat, termasuk milik PT Kawei Sejahtera Mining.

Bahlil menegaskan dari semua izin tambang yang dicabut, hanya PT Gag Nikel yang memiliki rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sah dan dapat beroperasi pada 2025.

“Yang punya RKAB itu hanya satu, yaitu PT Gag Nikel. Yang lain belum mendapatkan RKAB,” ujarnya.

Investasi atau Jebakan Politik?

Rencana pembangunan smelter nikel di Sorong seakan membuka kotak Pandora. Di balik wacana industrialisasi dan pemberdayaan masyarakat Papua, tersingkap jejaring elite politik, bisnis keluarga, hingga potensi konflik kepentingan. Tidak ada yang menyangkal bahwa Papua membutuhkan pembangunan. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek besar ini?

Ketidakjelasan pasokan bijih nikel, ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, hingga bayang-bayang politik di balik konsorsium smelter membuat proyek ini menjadi teka-teki besar. Apakah smelter Sorong akan menjadi tonggak kemajuan Papua, atau hanya akan jadi catatan baru dalam daftar panjang investasi yang menguntungkan segelintir orang?. (04/iKoneksi.com)