Kades Mojokerto Klarifikasi Viral Joget Bareng Biduan

Kab Mojokerto, iKoneksi.com – Sebuah video yang menampilkan Kepala Desa (Kades) Tempuran, Slamet, berjoget bersama seorang biduan di aula Kantor Kecamatan Sooko, Mojokerto, mendadak viral dan menuai beragam komentar tajam dari warganet. Tudingan miring pun bermunculan, mulai dari dugaan penggunaan anggaran pemerintah untuk hiburan hingga tuduhan hura-hura di kantor pemerintahan. Menyadari ramainya polemik tersebut, Slamet akhirnya buka suara, meminta maaf kepada publik sekaligus memberikan klarifikasi panjang terkait duduk perkara.

Latar Belakang Video Viral

Video berdurasi sekitar 20 detik itu pertama kali diposting oleh Kades Sooko, Heppy Iswahyudi, melalui akun TikTok pribadinya, @favianfavio. Meski postingan asli sudah dihapus, rekaman itu terlanjur tersebar luas karena diunggah ulang oleh akun-akun lain. Dalam video, terlihat Slamet memakai kemeja kotak-kotak lengan panjang, berjoget dengan luwes di samping seorang biduan bergaun merah. Latar belakang kursi rapat di aula Kecamatan Sooko membuat publik semakin bertanya-tanya: apakah aksi joget itu bagian dari acara resmi pemerintahan?

Klarifikasi Slamet: Bukan Acara Formal

Menanggapi ramainya komentar publik, Slamet menegaskan joget yang terekam kamera sama sekali tidak terkait dengan agenda resmi pemerintah. Ia menjelaskan, aksi tersebut terjadi setelah rapat pembubaran panitia peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI (PHBN) di aula Kecamatan Sooko, Rabu (10/9/2025).

“Kegiatan joget itu berlangsung setelah acara seremonial resmi selesai. Tepatnya pada sesi ramah tamah usai acara pembubaran panitia. Jadi, posisi saya berjoget pada saat itu bukan bagian dari rangkaian acara formal pemerintahan,” jelas Slamet kepada iKoneksi.com, Sabtu (27/9/2025).

Tidak Menggunakan Anggaran Pemerintah

Poin lain yang ditegaskan Slamet adalah soal pendanaan hiburan. Menurutnya, organ tunggal dan biduan yang hadir bukanlah hasil dari anggaran desa maupun kecamatan. Slamet mengaku sengaja menghadirkan hiburan tersebut secara sukarela, karena selain menjabat sebagai kades, ia juga mengelola grup orkes melayu dan organ tunggal.

“Saya menghadirkan grup electone murni untuk membantu tanpa menggunakan anggaran desa ataupun kepanitiaan kecamatan. Jadi, memang murni tidak dibayar karena sejak awal tidak ada anggaran untuk acara tersebut,” terangnya.

Organ tunggal baru tampil setelah rapat pembubaran panitia selesai. Pada sesi ramah tamah itu, sejumlah kades ikut berjoget, namun kebetulan hanya Slamet yang terekam kamera hingga viral di media sosial.

Klarifikasi: Luapan Sukacita, Bukan Hura-Hura

Slamet menegaskan dirinya tidak berniat berpesta pora, melainkan sekadar meluapkan kegembiraan karena suksesnya rangkaian acara peringatan HUT ke-80 RI.

“Saya menyampaikan bahwa tidak ada niat untuk hura-hura atau foya-foya. Itu murni luapan kegembiraan karena suksesnya rangkaian acara PHBN di Kecamatan Sooko,” katanya.

Meski begitu, Slamet tetap mengakui bahwa video yang tersebar telah menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Ia pun menyampaikan permintaan maaf.

“Dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, baik warga Kecamatan Sooko maupun masyarakat Mojokerto pada umumnya,” terangnya.

Reaksi Publik dan Polemik di Medsos

Menurut pengamat pemerintahan Mojokerto, Firdaus Adi, viralnya video tersebut memicu perdebatan luas. Sebagian warganet menilai aksi joget Slamet tidak pantas dilakukan di kantor pemerintahan, apalagi jika dianggap masih dalam suasana acara resmi. Sementara itu, ada pula yang menilai bahwa aksi Slamet hanyalah hiburan usai acara, dan tidak seharusnya dibesar-besarkan.

“Polemik ini menyoroti semakin sensitifnya rekam jejak pejabat publik di era digital. Satu momen kecil bisa menjadi viral, menimbulkan persepsi liar, bahkan berujung pada tuntutan klarifikasi. Kasus Slamet menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya sederhana,” ucap Firdaus.

Babak Baru Bagi Kades

Meski sudah meminta maaf, belum diketahui apakah Slamet akan menghadapi sanksi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Yang jelas, ia kini menjadi sorotan dan harus lebih berhati-hati dalam menjaga sikap di ruang publik.

“Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi pejabat lain bahwa di era keterbukaan informasi, setiap gerak-gerik dapat menjadi konsumsi publik dalam hitungan detik,” pungkas Firdaus. (04/iKoneksi.com)