Kemenkeu Bahas Wacana Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Triliunan Rupiah

Kota Bogor, iKoneksi.com – Wacana penghapusan seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat dan langsung memantik perdebatan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara dan mengaku belum menerima informasi resmi soal kebijakan besar tersebut. Ia menegaskan, pemerintah masih dalam tahap pembahasan internal untuk memutuskan arah kebijakan yang menyangkut keuangan negara dan hak peserta jaminan kesehatan nasional itu.

“Saya saja masih nanya ke sekjen saya, rupanya saya belum dikasih tahu. Jadi masih didiskusikan itu masalahnya, siapa nanti yang akan bayar BPJS Kesehatan,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jumat (10/10).

Pernyataan ini menjawab spekulasi publik yang berkembang setelah munculnya kabar bahwa pemerintah akan menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah.

Kemenkeu Belum Terima Arahan Resmi

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan belum mendapat arahan final terkait sumber pendanaan jika kebijakan penghapusan tunggakan benar dijalankan.
Menurutnya, kebijakan seperti ini memerlukan kajian menyeluruh mulai dari implikasi fiskal, dampak sosial, hingga keadilan bagi peserta aktif yang selama ini membayar iuran tepat waktu.

“Nanti kita akan follow up update begitu saya dapat berita lebih jelas atau hasil pertemuan dengan Mensesneg,” ujarnya.

Ia menambahkan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas skema dan konsekuensi kebijakan tersebut.

Mensesneg: Masih Dalam Kajian dan Verifikasi Data

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pemerintah mempertimbangkan opsi penghapusan tunggakan. Namun, ia menegaskan kebijakan ini belum final dan masih dalam tahap verifikasi data serta perhitungan keuangan negara.

“Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan,” jelas Prasetyo saat dikonfirmasi iKoneksi.com, Kamis (9/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin gegabah mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap sistem jaminan sosial nasional.

Muhaimin Ungkap Nilai Tunggakan Capai Triliunan

Wacana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dalam pernyataannya, Muhaimin menyebut total tunggakan peserta mencapai angka triliunan rupiah, dan perlu solusi cepat agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Namun, pernyataan Muhaimin itu justru memunculkan perdebatan publik. Sebagian pihak menilai penghapusan tunggakan adalah langkah pro-rakyat kecil, sementara yang lain menganggapnya tidak adil bagi peserta disiplin yang selama ini rutin membayar iuran.

BPJS Kesehatan Siap Ikut Asal Ada Payung Hukum

Menanggapi isu tersebut, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyatakan lembaganya akan patuh terhadap keputusan pemerintah, selama kebijakan itu memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu,” kata Abdul di Jakarta Pusat.

Abdul menegaskan, BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk menghapus tunggakan peserta tanpa peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Selain itu, lembaga ini juga harus mempertimbangkan kestabilan keuangan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan nasional.

Keadilan dan Beban Fiskal Jadi Sorotan

Kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan memang terlihat populis, namun memunculkan dilema serius. Di satu sisi, penghapusan dapat membantu jutaan warga miskin yang kesulitan membayar iuran dan berpotensi kehilangan akses layanan kesehatan.

Di sisi lain, langkah ini bisa menimbulkan moral hazard, yakni kecenderungan peserta lain untuk menunda pembayaran karena berharap akan ada “pemutihan” di masa depan.

Pengamat kebijakan publik, Joko menilai, pemerintah perlu hati-hati agar kebijakan ini tidak membebani APBN secara signifikan. Jika seluruh tunggakan dihapus, negara harus menyiapkan dana talangan triliunan rupiah untuk menutup defisit iuran, di tengah tekanan fiskal yang sudah tinggi.

Menanti Keputusan Final

Hingga kini, belum ada kejelasan apakah pemerintah akan benar-benar menghapus seluruh tunggakan, atau hanya sebagian yang menyasar kelompok masyarakat tidak mampu.

Kementerian Keuangan masih menunggu hasil kajian lintas kementerian, termasuk dari Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan sendiri.

Publik pun kini menunggu keputusan final: apakah ini akan menjadi langkah berani menyelamatkan akses kesehatan masyarakat, atau justru beban baru bagi keuangan negara.