Ketua DPD Golkar Sumut Gerah, Dua Kader Terseret Konflik Internal

Kota Medan, iKoneksi.com – Suasana politik internal Partai Golkar Sumatera Utara kembali memanas. Dua kader penting partai berlambang beringin ini terlibat perseteruan yang kini menyeret aparat penegak hukum. Ketua DPRD Sumut, Erni Arianti Sitorus, diketahui melaporkan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra, ke Polda Sumut terkait komentar Hamdani di media sosial.

Erni merasa namanya dicemarkan oleh komentar Hamdani, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Deliserdang. Laporan ini sontak menjadi sorotan karena melibatkan dua sosok penting Golkar di Sumut.

Ijeck Sesalkan Langkah Hukum Antar Kader

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, angkat bicara mengenai kisruh ini. Ia menyayangkan langkah hukum yang ditempuh Erni. Menurutnya, sebagai sesama kader Golkar, persoalan seharusnya bisa diselesaikan secara internal, tanpa perlu melibatkan kepolisian.

“Kalau saya sih menyayangkan dua-duanya. Namanya sama-sama kader Golkar, mestinya masalah begini dibicarakan. Saya lihat juga komennya bukan yang menuduh macam-macam, bahkan sebelumnya ada komentar lebih parah tapi tidak dipersoalkan. Kenapa malah kawan sendiri yang dilaporkan? Itu yang saya sesalkan,” kata Ijeck kepada iKoneksi.com, Rabu (20/8/2025).

Ijeck menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Erni dan Hamdani untuk hadir di kantor DPD Golkar Sumut. Tujuannya jelas: mencari solusi kekeluargaan dan meredam konflik yang berpotensi melebar.

“Ini seharusnya bisa selesai di rumah tangga Golkar sendiri, bukan dibawa keluar,” tegasnya.

Mediasi Jadi Jalan Tengah

Senada dengan Ijeck, Wakil Ketua Korbid Politik, Hukum, dan HAM Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir, juga menekankan pentingnya mediasi. Ia menilai konflik hukum antar kader tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bisa menimbulkan dampak politik yang lebih luas.

“Kami akan minta penjelasan dan memediasi kedua kader Golkar ini,” ujarnya.

Menurut Riza, apabila konflik ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pihak luar memanfaatkan situasi untuk melemahkan soliditas Golkar di Sumut. Ia bahkan mengingatkan potensi adanya “penumpang gelap” atau provokator yang bisa memanaskan suasana.

“Kalau sengketa ini dimanfaatkan oleh provokator, tentu bisa mendestabilisasi Golkar di Sumut. Kita harus antisipasi itu,” sebutnya.

Menepis Isu Musda XI

Di tengah memanasnya situasi, isu lain yang mencuat adalah dugaan kaitan konflik ini dengan dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumut. Namun, Riza menegaskan bahwa laporan Erni ke Polda Sumut tidak ada hubungannya dengan persaingan politik menjelang Musda.

“Ini masalah hukum biasa. Tidak ada kaitan dengan dinamika Musda XI Golkar Sumut. Kecuali ada penumpang gelap yang memprovokasi. Bisa saja ada pihak yang tidak senang kalau Golkar Sumut dalam kondisi stabil dan solid,” ujarnya menegaskan.

Menjaga Soliditas Partai

Baik Ijeck maupun Riza sepakat bahwa langkah mediasi menjadi jalan terbaik. Golkar, menurut mereka, tidak boleh dipecah oleh konflik internal yang bersifat personal.

“Saya mengenal kedua kader Golkar ini, kenal baik malah. Kita akan bicara secara kekeluargaan, dari hati ke hati,” kata Riza.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Golkar Sumut. Sebagai partai besar dengan basis politik kuat di daerah, Golkar dituntut menjaga soliditas, apalagi menjelang agenda politik besar seperti Musda XI.

“Jika konflik tidak segera diselesaikan, bukan hanya nama baik kader yang tercoreng, tetapi juga citra partai di mata publik bisa ikut merosot,” tekan Riza.

Kisruh internal Partai Golkar Sumut ini memperlihatkan betapa rentannya partai politik menghadapi gesekan personal antar kader.

“Perseteruan antara Erni dan Hamdani bisa menjadi preseden buruk bila tidak segera diredam,” pungkas Riza. (05/iKoneksi.com)