google.com, pub-7927405703202979, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Komunikasi Publik Jadi Kunci Sukses Koperasi Merah Putih

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, iKoneksi.com — Program Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bukan hanya menghadirkan harapan baru dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, tetapi juga memunculkan tantangan serius di balik layar komunikasi publik yang lemah.

Sorotan ini mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk Bedah Program Prioritas Prabowo: Koperasi Merah Putih yang digelar di Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025). Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) periode 2024–2028.

Komunikasi Lemah, Potensi Besar Bisa Salah Dipahami

Dalam diskusi itu, Afif Thosin Roy Akhmad, Direktur Pengembangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-Kemenkop), bicara blak-blakan soal tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengawal program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, salah satu titik lemah utama saat ini adalah komunikasi publik yang belum terstruktur dengan baik.

“Kami menghadapi tantangan besar dalam waktu yang sangat singkat. Pembentukan koperasi memang dipermudah, dengan kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, hingga notaris. Tapi tantangan terbesarnya adalah menjelaskan kepada publik bahwa ini bukan program bagi-bagi hibah, melainkan ekosistem usaha kolektif berbasis kemandirian,” tegas Afif.

Pernyataan ini menyiratkan keresahan yang sangat mendasar: masyarakat kerap salah memahami program ini sebagai pemberian dana langsung, padahal yang dimaksud adalah pembangunan sistem ekonomi berbasis koperasi, lengkap dengan unit usaha dan dukungan pembiayaan bergulir berbunga rendah dari negara.

Target Ambisius, Tapi Persepsi Publik Harus Dibenahi

Afif menyebut pemerintah menargetkan 80.000 koperasi baru terbentuk hingga Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, 80 koperasi percontohan akan diwajibkan memenuhi enam unit usaha wajib: mulai dari kios sembako, warung makan, logistik, jasa angkutan, pertanian, hingga cold storage. Program ini dikuatkan oleh LPDB, yang akan menyalurkan dana bergulir dengan bunga ringan. Namun Afif mengakui bahwa koordinasi komunikasi antar-13 kementerian yang terlibat belum berjalan maksimal.

“Banyak persepsi keliru yang tersebar. Dari isu hibah, janji dana Rp 5 miliar per koperasi, sampai siapa pengurus koperasi. Komunikasi lintas kementerian harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan keresahan,” kata Afif.

Narasi Lama Harus Dirombak, Citra Koperasi Diangkat

Masalah komunikasi ini bukan hanya soal teknis birokrasi. Dalam pandangan Dadang Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, persoalan mendasar lainnya adalah narasi publik yang sudah usang.

“Selama ini koperasi diasosiasikan dengan skala kecil, tidak efisien, dan tidak modern. Padahal banyak koperasi yang sukses dan berkontribusi besar, hanya saja tidak terekspos,” ucap Dadang dalam diskusi itu.

Ia menegaskan pentingnya reformasi narasi. Koperasi perlu ditampilkan sebagai entitas bisnis yang modern, berbasis inovasi, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi nasional.

“Jika narasi lama tidak segera dirombak, maka publik akan terus ragu dan enggan ikut terlibat aktif dalam program Koperasi Merah Putih,” lugasnya.

Hendri Satrio: Komunikasi Proaktif Bukan Klarifikasi Belakangan

Hal yang lebih tajam disampaikan oleh Hendri Satrio, Ketua Umum IKA Fikom Unpad periode 2024–2028 sekaligus pengamat komunikasi politik ternama. Menurutnya, program-program strategis seperti Koperasi Merah Putih harus dikawal dengan pendekatan komunikasi yang proaktif dan menyeluruh.

“Presiden Prabowo punya visi luar biasa dari Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai Koperasi Merah Putih. Tapi komunikasi ke publik masih kacau. Banyak informasi hanya beredar dari katanya-katanya. Ini bisa menimbulkan kegaduhan politik kalau tidak diklarifikasi lebih awal,” kata pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu.

Hendri mengingatkan bahwa niat baik pemerintah bisa dengan mudah disalahpahami jika tidak dikemas dengan komunikasi yang jelas dan konsisten. Ia menekankan pentingnya membangun narasi yang menjelaskan apa, siapa, bagaimana, dan untuk siapa program ini ditujukan.

“Jangan sampai kontroversi lebih dulu muncul, baru kita sibuk klarifikasi. Kita harus hadir lebih awal dalam narasi. Kita harus bantu menjelaskan, bukan malah menambah keruh informasi,” ucapnya dengan tegas.

Komunikasi: Fondasi Menuju Keberhasilan Bersama

Ketiga narasumber dalam diskusi itu sepakat bahwa komunikasi yang kuat dan terukur adalah kunci utama keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Program ini, jika berhasil, bukan hanya akan menciptakan koperasi-koperasi tangguh, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang mampu menopang pembangunan dari bawah. Hendri bahkan menutup paparannya dengan pernyataan yang mengena: Keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi keberhasilan kita semua sebagai warga bangsa.

Pengukuhan Pengurus IKA Fikom Unpad, Komitmen untuk Terlibat

Usai diskusi, acara dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus IKA Fikom Unpad yang dipimpin langsung oleh Hendri Satrio. Ia didampingi oleh tiga Wakil Ketua Umum: Mohammad Aliardo, Teguh Santosa, dan Cahyana Ahmadjayadi.

Pelantikan ini tidak hanya menjadi ajang simbolik organisasi alumni, tetapi juga menjadi komitmen IKA Fikom Unpad untuk ikut berkontribusi aktif dalam penguatan komunikasi strategis bangsa. Apalagi, tantangan besar seperti Koperasi Merah Putih membutuhkan peran serta para profesional komunikasi dalam menyusun strategi, menyampaikan pesan, dan mengelola persepsi publik.

Saatnya Bicara dengan Jelas, Bukan Asumsi

Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi. Ia adalah manifestasi dari mimpi besar Indonesia untuk mandiri secara ekonomi dan sejahtera secara kolektif. Namun, sebagaimana pesan berulang dalam diskusi itu, semua mimpi itu bisa buyar jika publik terus dibiarkan menebak-nebak maksud dan arahnya.

Kini, tantangannya bukan hanya pada eksekusi di lapangan, tapi juga bagaimana semua pihak pemerintah, akademisi, komunitas, dan media bicara dengan satu suara, satu narasi, dan satu tujuan: membangun kepercayaan masyarakat. (04/iKoneksi.com)

banner 325x300banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *