Launching Media And Peace Forum, Ketum JMSI: Media Damai untuk Dunia yang Penuh Disrupsi

Jakarta, iKoneksi.com — Di tengah derasnya arus informasi yang membanjiri ruang publik setiap detik, peran media massa dan media sosial tidak lagi bisa dianggap sebagai sekadar alat komunikasi. Di era disrupsi dan post-truth seperti sekarang, media bahkan bertransformasi menjadi kekuatan pembentuk opini, persepsi, dan sikap publik terhadap berbagai isu—termasuk konflik.

Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam peluncuran Media and Peace Forum yang digelar oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Senin, (21/4/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh diplomasi dan akademisi lintas negara, di antaranya Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Indonesia untuk Korea Utara Riza H. Wardhana, KUAI Korea Utara untuk Indonesia So Kwang Yun, serta Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya. Turut hadir Direktur Grup Studi Juche Indonesia (GSJI) Teuku Rezasyah dan Produser SEA Today M. Alvin Dwiana Qobulsyah sebagai narasumber.

Era Post-Truth: Kebenaran yang Ditentukan Keyakinan

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, membuka diskusi dengan menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena post-truth, di mana kebenaran bukan lagi ditentukan oleh fakta, melainkan oleh keyakinan pribadi.

“Di era disrupsi dan post-truth ini, kebenaran mengikuti keyakinan. Informasi bukan lagi untuk menguji keyakinan, tetapi justru mempertebal keyakinan,” ujar Teguh.

Ia menegaskan, cara seseorang memandang konflik dan realitas sosial sangat bergantung pada informasi yang ia konsumsi dari media.

“Ketika informasi yang beredar dipenuhi bias atau hoaks, maka persepsi publik pun akan semakin menjauh dari objektivitas dan rasionalitas,” sebut Teguh.

Media and Peace Forum: Fungsi Sebagai Clearing House

Dalam konteks ini, Teguh berharap agar Media and Peace Forum dapat berperan sebagai clearing house sebuah wadah penyaring informasi yang bertugas mengurai narasi-narasi bias dan membuka ruang dialog damai. Forum ini, katanya, tidak hanya membahas konflik politik, tapi juga isu-isu sosial, lingkungan, dan ketegangan komunal baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Tujuan besarnya adalah menciptakan iklim pemberitaan yang sehat dan tidak membakar emosi publik dengan informasi yang tidak utuh, menyesatkan, atau bahkan sengaja diputarbalikkan,” jelas Teguh.

Korea Utara: Negara yang Kerap Jadi Korban Hoaks

Sebagai contoh nyata distorsi informasi, JMSI dalam forum tersebut mengangkat isu Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara). Negara ini, menurut Teguh, merupakan korban dari kampanye informasi menyesatkan yang masif, terutama oleh media Barat.

“Saya sudah lebih dari belasan kali ke Korea Utara, sejak 2003 hingga tahun lalu. Saya kira, secara umum saya mengenali negara ini,” ungkap Teguh yang juga menyusun disertasi tentang konflik di Semenanjung Korea.

Teguh menilai banyak hal tentang Korea Utara yang disampaikan ke publik internasional termasuk Indonesia berasal dari sumber yang tidak netral.

“Hal ini membuat opini publik lebih banyak dibentuk oleh propaganda dibandingkan fakta di lapangan,” tekan Teguh.

Minimnya Akses, Banyaknya Bias

Pernyataan Teguh diperkuat oleh M. Alvin Dwiana Qobulsyah yang menyebut bahwa media Indonesia cenderung mengutip pemberitaan Barat mengenai Korea Utara tanpa verifikasi mendalam.

“Sayangnya, Indonesia belum memiliki tim liputan khusus di Korea Utara. Jadi informasi yang sampai ke masyarakat kita sangat terbatas dan banyak dipengaruhi narasi Barat,” kata Alvin.

Ia mengajak publik untuk lebih kritis dan tidak menelan mentah-mentah narasi yang dibentuk dari satu perspektif saja, apalagi jika perspektif itu sejalan dengan kepentingan geopolitik tertentu.

Juche: Kemandirian Sebagai Prinsip Dasar

Sementara itu, Teuku Rezasyah memaparkan ideologi Juche falsafah dasar negara Korea Utara yang menekankan pada kemandirian dalam politik, ekonomi, dan pertahanan. Ia menyebutkan bahwa negara ini sering disalahpahami karena tidak mengikuti arus dominasi global.

“Korea Utara adalah negara yang sering disalahartikan. Ini tidak sehat bagi hubungan antarbangsa yang semestinya berdasarkan saling menghargai dan kesetaraan,” ucapnya.

Teuku juga menyoroti keberhasilan Korea Utara dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam forum tersebut, ia menayangkan dokumentasi perkembangan di Korea Utara yang ia kunjungi tahun lalu, memperlihatkan sisi lain dari negara itu yang nyaris tak pernah disorot media arus utama.

Jalan Panjang Menuju Media yang Damai

Peluncuran Media and Peace Forum bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah gerakan besar. Teguh dan JMSI berkomitmen menjadikan forum ini sebagai ruang edukasi, klarifikasi, dan advokasi untuk mendorong pemberitaan yang jernih dan adil khususnya di masa ketika informasi kerap dijadikan senjata politik dan konflik. Dunia yang damai, katanya, hanya bisa lahir dari informasi yang jujur.

“Dan media, sebagai pilar demokrasi, punya tanggung jawab untuk tidak menyulut bara, tetapi meredam amarah publik dengan fakta yang seimbang,” pungkas Teguh. (04/iKoneksi.com)