Minim Koordinasi, Saifudin: Pengawasan MBG Kota Batu Dipertanyakan

Kota Batu, iKoneksi.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Batu sekaligus Ketua DPD PKS Kota Batu, Saifudin, menyoroti maraknya kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Batu turun langsung melakukan pengawasan ketat terhadap dapur penyedia MBG, mulai dari kelayakan tempat, sistem utilitas, saluran pembuangan, hingga standar kebersihan makanan.

“Harapannya Dinas Kesehatan bisa terjun langsung mengawasi. Jangan sampai ada lagi kasus keracunan. Ini menyangkut anak-anak kita,” kata Saifudin, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, di Kota Batu sejauh ini belum terjadi kasus besar seperti di daerah lain. Namun, ia mengakui sempat ada laporan siswa mengalami mual yang diduga akibat kurang higienisnya pengolahan makanan di salah satu dapur di Kecamatan Batu.

“Kalau tidak salah baru satu dapur yang mendapat sertifikat kelayakan. Yang lain masih proses, ada yang kurang persyaratan A atau B,” jelas dia.

Soroti Higienitas dan Pengelolaan

Saifudin menekankan aspek higienitas harus menjadi prioritas. Ia menyinggung sejumlah kasus viral di daerah lain, termasuk temuan makanan tidak layak konsumsi.

“Kasihan anak-anak kalau sampai ada makanan yang tidak higienis. Itu tanggung jawab pengawasan,” sebutnya.

Ia juga mengingatkan soal manajemen distribusi makanan dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, satu dapur bisa menyiapkan ribuan porsi per hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sisa makanan berpotensi disimpan tanpa prosedur yang benar.

“Kalau ada makanan berlebih, harus langsung ditangani dengan standar penyimpanan yang tepat. Kalau daging sudah mulai membusuk tapi tetap dimasak karena takut rugi, itu yang berbahaya,” tegasnya.

Menurut Saifudin, penyimpanan dalam pendingin sesuai standar masih dapat menjaga kualitas. Namun, jika bahan baku sudah tidak segar, risiko keracunan tetap tinggi.

Koordinasi Minim

Saifudin juga menyoroti minimnya koordinasi antara pelaksana program MBG dengan pemerintah daerah, termasuk DPRD maupun dinas terkait.

“Selama ini DPRD ataupun Dinas Pendidikan tidak pernah dilibatkan. Komunikasi dari pusat langsung ke pelaksana di daerah,” terang dia.

Ia menyebut pengawasan teknis, termasuk dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, perlu diperkuat meski program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Karena ini program Presiden, jalurnya langsung dari kementerian ke daerah. Tapi tetap harus ada pengawasan di tingkat kota,” beber dia.

Jaga Kualitas untuk Anak

Saifudin berharap seluruh penyedia MBG di Kota Batu menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi. Menurutnya, makanan massal tetap harus memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

“Jangan sampai karena produksi massal, kualitas bahan menurun. Kalau sampai terjadi kasus, bukan hanya merugikan anak-anak, tapi juga merusak tujuan baik program,” seru Saifudin.

Ia menegaskan, pengawasan berkala dan evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

“Kita semua tentu tidak ingin ada kasus keracunan di Kota Batu. Pencegahan jauh lebih penting,” tukas dia.