Misteri Hilangnya Hasto dari Struktur Baru DPP PDIP

Bali, iKoneksi.com – Kongres VI PDI Perjuangan yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Sabtu (2/8) menjadi sorotan besar dunia politik nasional. Dalam momen pelantikan pengurus baru DPP PDIP periode 2025–2030 oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, publik dikejutkan oleh satu hal mencolok: tidak adanya nama Hasto Kristiyanto dalam struktur kepengurusan baru.

Hasto, yang selama periode sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, mendadak lenyap dari daftar pengurus. Kehilangannya ini memunculkan beragam spekulasi, terlebih mengingat ia baru saja menghirup udara bebas pada Jumat (1/8) malam setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Amnesti itu mengakhiri vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama buronan Harun Masiku.

Pelantikan Tanpa Hasto

Megawati memimpin langsung pelantikan di hadapan kader dan tamu undangan kongres. Dengan lantang, ia membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pengurus terpilih.

“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.

“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.

Setelah itu, mereka berdiri di panggung utama, mengucapkan sumpah bersama yang dipandu langsung oleh Megawati. Namun, dari daftar nama yang dibacakan, publik mendapati tak ada jejak Hasto. Bahkan, ia pun tidak terlihat hadir di ruang pelantikan.

Struktur Baru yang Sarat Tokoh Besar

Struktur pengurus DPP PDIP periode 2025–2030 dipenuhi nama-nama besar partai. Posisi Ketua Umum tetap dipegang Megawati Soekarnoputri. Menariknya, jabatan Sekretaris Jenderal yang selama ini menjadi posisi strategis, justru kini dijabat langsung oleh Megawati sendiri.

Di jajaran ketua bidang, muncul sejumlah figur populer seperti Puan Maharani (Ketua Bidang Politik), Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Ketua Bidang Perekonomian), Tri Rismaharini (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), hingga Muhammad Prananda Prabowo (Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital).

Posisi bendahara umum dipegang oleh Olly Dondokambey, dengan sejumlah wakil bendahara dan wakil sekretaris jenderal yang mengisi berbagai bidang strategis partai.

Hasto dan Masa Lalunya

Hasto Kristiyanto bukan nama kecil di PDIP. Ia dikenal sebagai sosok loyalis Megawati dan pernah memegang posisi sekjen selama beberapa periode. Namun, kariernya terguncang saat terseret kasus suap PAW DPR yang menyeret nama Harun Masiku, buronan yang hingga kini belum tertangkap.

Setelah menjalani masa hukuman, Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Keputusan ini menimbulkan perbincangan hangat, mengingat hubungan politik antara PDIP dan pemerintah pusat saat ini tengah berada dalam situasi yang unik pasca-Pemilu 2024.

Spekulasi dan Tanda Tanya

Hilangnya Hasto dari struktur baru PDIP menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan kader dan publik. Ada yang menilai ini sebagai upaya partai untuk menjaga citra bersih setelah kasus korupsi yang menyeret namanya. Ada pula yang berpendapat bahwa Hasto tengah dipersiapkan untuk peran berbeda di luar struktur formal partai.

Megawati sendiri tidak memberikan penjelasan resmi terkait absennya Hasto. Keputusan ini semakin memantik rasa penasaran, apalagi jabatan Sekjen yang biasanya diisi kader aktif kini justru dipegang langsung oleh Ketua Umum.

Arah Baru PDIP?

Dengan susunan pengurus yang sarat tokoh nasional, PDIP tampaknya tengah menyiapkan strategi politik baru menghadapi periode 2025–2030. Masuknya nama-nama seperti Ganjar, Puan, dan Ahok menunjukkan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu ingin memadukan kekuatan elektoral, pengalaman pemerintahan, dan loyalitas kader dalam satu komando.

Namun, absennya Hasto tetap menjadi tanda tanya besar. Apakah ini akhir perjalanan politiknya di lingkar inti PDIP? Atau justru awal dari babak baru yang belum terungkap?

Satu hal yang pasti, keputusan ini akan terus menjadi bahan pembicaraan hangat, baik di internal partai maupun di panggung politik nasional. Publik kini menunggu, apakah PDIP akan memberikan penjelasan atau membiarkan misteri ini tetap menggantung di benak masyarakat. (04/iKoneksi.com)