Saifuddin Zuhri Ingatkan Bahaya Polarisasi di Malang Raya

Kab Malang, iKoneksi.com – Kenduri Kebhinekaan yang digelar Kesbangpol Jawa Timur bekerja sama dengan DPRD Jatim di Gedung Serbaguna Dawuhan, Tegalgondo, Kabupaten Malang, Rabu (26/11/2025), menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah tantangan keberagaman. Acara yang dihadiri anggota Komisi A DPRD Jatim Saifuddin Zuhri dan Tenaga Ahli Prasetyo Marhaen itu menjadi ruang dialog hangat mengenai ancaman konflik sosial yang semakin kompleks dan perlunya pembangunan kesadaran kolektif untuk merawat kebhinekaan Indonesia.

Kepala Kesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, dalam sambutannya menekankan bahwa Jawa Timur adalah provinsi strategis penyangga stabilitas nasional. Menurutnya, jika terjadi gangguan kamtibmas atau konflik sosial di Jawa Timur, dampaknya bisa merembet secara luas hingga mengganggu stabilitas sosial-ekonomi Indonesia.

“Kita ini provinsi yang menjadi sentra. Telur, beras, daging, hingga produksi pangan nasional banyak ditopang Jawa Timur. Kalau keamanan Jatim terganggu, maka getirnya akan dirasakan seluruh Indonesia,” tegas Eddy di hadapan puluhan peserta.

Eddy juga menyinggung bagaimana mobilitas tinggi, keberagaman latar belakang pendatang, hingga interaksi sosial yang padat terutama di wilayah Malang Raya membuat pentingnya upaya pencegahan konflik dilakukan secara berlapis. Ia mengingatkan polarisasi digital, hoaks bermuatan SARA, dan ketimpangan sosial dapat menjadi percikan kecil yang memicu gesekan besar jika tidak dikelola dengan bijak.

Sementara itu, pemateri, Prasetyo Marhaen, memaparkan pentingnya common platform of identity bagi masyarakat majemuk. Menurutnya, keragaman bangsa bisa menjadi kekuatan sosial, namun juga menjadi kerawanan bila tidak dipayungi nilai pemersatu.

“Tanpa titik temu nilai, masyarakat rentan mengalami penurunan kohesi sosial hingga konflik horizontal. Dalam sejarah politik dunia, banyak konflik terjadi bukan karena perbedaan besar, tetapi karena kesalahpahaman identitas dan lemahnya literasi informasi,” tekan Marhaen.

Marhaen menekankan Pancasila adalah titik resultan yang mampu menyatukan identitas berbagai kelompok.

“Pancasila bukan sekadar simbol. Ia adalah mekanisme etik, penyadar publik, sekaligus instrumen pencegahan konflik sosial,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tantangan kebhinekaan saat ini disinformasi digital yang tidak terkendali, kompetisi politik yang kian menajamkan identitas, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang memicu kecemburuan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifuddin Zuhri, menegaskan penguatan kesadaran akan kebhinekaan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat negara. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ruang sosial agar tetap teduh.

“Kita butuh kewaspadaan kolektif. Pancasila harus hidup dalam tindakan, bukan hanya dalam upacara,” serunya.

Saifuddin menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh lengah terhadap provokasi yang dapat memecah belah harmoni Jawa Timur.

“Keragaman bukan ancaman. Ia adalah rahmat yang harus dikelola. Ketika budaya, bahasa, dan tradisi berjalan berdampingan, di situlah Indonesia berdiri kokoh,” sebutnya.

Kenduri Kebhinekaan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat jejaring kewaspadaan dini, melawan disinformasi, menghidupkan budaya musyawarah, serta mengedepankan solidaritas sosial.

“Pesan yang dibawa pulang peserta jelas merawat harmoni dalam kebhinekaan harus dijaga setiap hari, karena stabilitas dan masa depan Indonesia bertumpu pada harmoni yang dijaga bersama,” tutupnya.