Sihar Sitorus Desak Pemerintah Jamin Layanan Kesehatan dan Pemulihan Korban Gempa NTT

Jakarta, iKoneksi.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, meminta pemerintah menempatkan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban sebagai prioritas utama dalam penanganan gempa Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Gempa berkekuatan M7 yang berpusat sekitar 38 kilometer di timur laut Mbay, Nagekeo, memicu tsunami di sepuluh titik hingga Sulawesi Selatan dan diikuti ratusan gempa susulan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 47 orang meninggal dunia. Sebanyak 157 rumah rusak berat, 41 rusak sedang, dan 148 rusak ringan. Kerusakan turut menimpa 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, 5 tempat ibadah, dan 6 kantor pemerintahan.

Bagi Sihar, angka 18 fasilitas kesehatan yang rusak bukan sekadar satu baris dalam daftar kerugian. Kerusakan itu berarti tempat yang seharusnya merawat korban ikut lumpuh justru ketika paling dibutuhkan. Ia menilai respons tanggap darurat tidak cukup diukur dari kecepatan mengerahkan helikopter, drone, atau kapal seperti KN Puntadewa, melainkan dari kepastian bahwa warga yang terluka benar-benar tertangani.

Ia mengapresiasi pengerahan tim BNPB, Basarnas, dan unsur SAR yang memanfaatkan golden hour 72 jam pertama. Namun masa kritis ini menuntut lebih dari evakuasi. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan dukungan psikososial harus dipastikan sampai ke titik terjauh, bukan hanya di lokasi yang mudah dijangkau kamera dan bantuan.

Sihar juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan jaringan fasilitas kesehatan. Ia menekankan soal pemerataan agar bantuan tidak menumpuk di satu wilayah sementara desa-desa terpencil menunggu tanpa kepastian.

“Keselamatan korban harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat evakuasi, tetapi harus memastikan setiap korban mendapatkan layanan kesehatan, obat-obatan, dan dukungan pemulihan hingga kondisi benar-benar pulih,” ujar Sihar.

Ia menutup dengan menekankan pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak. Layanan kesehatan masyarakat di Nagekeo dan sekitarnya tidak boleh terhenti hanya karena bangunannya runtuh. Menurutnya, pemulihan puskesmas dan fasilitas rujukan harus berjalan seiring dengan penanganan korban, bukan ditunda sampai masa tanggap darurat berakhir.