Puluhan Kepala Sekolah SD-SMP di Kota Malang Kosong, Fraksi PKS Desak Segera Diisi

Kab Malang, iKoneksi.com – Kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah SD dan SMP di Kota Malang mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi mengganggu pengelolaan pendidikan di sekolah.

Asmualik mengaku prihatin dengan masih adanya puluhan sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan proses pendidikan, pengelolaan sekolah, hingga koordinasi dengan guru dan tenaga kependidikan berjalan optimal.

“Pendidikan adalah masa depan bangsa. Kesungguhan dalam mengelola pendidikan akan menguatkan kehidupan berbangsa, demikian juga sebaliknya,” tutur Asmualik.

DPRD Soroti Dampak Kekosongan Kepala Sekolah

Politikus PKS tersebut menilai kekosongan jabatan kepala sekolah bukan sekadar persoalan administratif. Jika berlangsung terlalu lama, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

“Sebagai anggota Komisi D, saya sangat prihatin dengan adanya puluhan sekolah yang belum memiliki kepala sekolah secara definitif karena sangat mengganggu pelaksanaan belajar,” tegasnya.

Menurut Asmualik, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pengisian jabatan kepala sekolah dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pendidikan di Kota Malang.

Kekosongan Jabatan Jadi Catatan Fraksi

Asmualik mengatakan persoalan kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintahan, termasuk kepala sekolah, juga telah menjadi perhatian Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Ia mendorong Pemerintah Kota Malang segera melengkapi jabatan-jabatan yang masih kosong sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih maksimal.

“Hal ini juga sudah menjadi catatan kami di PA Fraksi agar pemerintah segera bisa melengkapi jabatan-jabatan yang kosong,” sebut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Malang itu.

Ia menilai kebutuhan terhadap kepemimpinan definitif di sekolah semakin penting karena kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pembelajaran dan membangun lingkungan pendidikan yang kondusif.

DPRD Buka Opsi Hearing

Asmualik mengingatkan persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut tanpa kejelasan mengenai kapan pengisian jabatan akan dilakukan. Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah penyelesaian, DPRD Kota Malang membuka kemungkinan memanggil pihak terkait melalui forum hearing.

“Jika seperti ini berlarut-larut dan tidak ada pengisian jabatan kepala sekolah, maka ada potensi diadakan hearing,” seru Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang itu.

“Bagi DPRD, percepatan pengisian kepala sekolah bukan hanya menyangkut kelengkapan struktur organisasi, tetapi juga bagian dari upaya memastikan roda pendidikan di Kota Malang berjalan dengan kepemimpinan yang jelas dan bertanggung jawab,” pungkas dia.