Kota Pematangsiantar, iKoneksi.com – Dugaan korupsi besar-besaran dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina kembali mencuat ke publik, memperlihatkan carut-marutnya tata kelola energi nasional. Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkap skandal yang menyeret sembilan pejabat Pertamina serta pihak swasta, dengan modus operandi pengoplosan bahan bakar demi keuntungan pribadi.
Kasus ini mencakup manipulasi minyak impor, di mana bahan bakar dengan RON 90 (setara Pertalite) diubah menjadi RON 92 (setara Pertamax) secara ilegal. Dampaknya, bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, perusahaan yang seharusnya menjadi pilar ketahanan energi nasional.
Menurut laporan, praktik curang ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, dengan total kerugian negara yang mencengangkan: Rp193,7 triliun pada tahun 2023 saja.
Lemahnya Pengawasan, Mafia Minyak Kian Merajalela
Terungkapnya skandal ini semakin menegaskan betapa lemahnya pengawasan internal di tubuh Pertamina. Bahkan, banyak pihak menilai bahwa kasus ini hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan migas di Indonesia.
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Namun, bagi masyarakat dan pengamat industri energi, permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutupi kegagalan sistemik dalam perusahaan plat merah tersebut.
Salah satu pihak yang lantang bersuara dalam kasus ini adalah SENTINEL ENERGY INDONESIA (SEI) Wilayah Sumut. Mereka menilai skandal Pertamax oplosan ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan bukti nyata bobroknya tata kelola energi di Indonesia. Koordinator Wilayah SEI Sumut, Hexa Hutapea, menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan betapa Pertamina gagal menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.
“Bagaimana mungkin sebuah BUMN yang menguasai sektor strategis seperti energi membiarkan praktik korupsi dan pengoplosan berlangsung selama bertahun-tahun? Kami mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk segera mencopot Simon Aloysius Mantiri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional,” ujar Hexa dengan tegas.
Tuntutan Reformasi Total di Tubuh Pertamina
Lebih lanjut, Hexa menekankan skandal ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional. Ia juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera melakukan reformasi total di tubuh Pertamina guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
“SENTINEL ENERGY INDONESIA (SEI) Wilayah Sumut juga mengajak masyarakat luas untuk terus mengawal kasus ini, memastikan proses hukum berjalan transparan, dan memastikan tidak ada satupun pihak yang kebal dari jerat hukum. Kasus Pertamax oplosan ini adalah alarm keras bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani praktik korupsi di sektor energi. Jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat menjadi preseden buruk yang semakin memperburuk tata kelola migas di Indonesia,” jelas Hexa.
Selain itu, pengoplosan bahan bakar juga menimbulkan risiko besar bagi masyarakat. Bahan bakar yang telah diubah secara ilegal berpotensi menurunkan kualitas, meningkatkan emisi berbahaya, dan merusak kendaraan yang menggunakannya.
“Praktik Pertamax oplosan ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga ancaman bagi masyarakat luas. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap Pertamina,” tegas Hexa.
Desakan Agar Dirut Pertamina Dicopot
SENTINEL ENERGY INDONESIA (SEI) Wilayah Sumut menilai bahwa Simon Aloysius Mantiri gagal membawa Pertamina ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mencopotnya sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal yang mengguncang industri migas nasional ini.
“Revolusi energi nasional harus dimulai sekarang! Jika tidak, ekosistem mafia migas akan terus berkembang, dan rakyatlah yang akan terus dirugikan,” pungkas mantan ketua DPC GmnI Pematangsiantar itu. (04/iKoneksi.com)
