Sosialisasi Empat Pilar di Samosir: Lawan Korupsi dan Oligarki dengan Pancasila

Kab Samosir, iKoneksi.com- Samosir menjadi saksi penting dalam upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar pada Sabtu, (15/3/2025). Acara yang dipimpin oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, ini bertujuan untuk menanamkan kembali pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sambutannya, Rapidin menyoroti fenomena lunturnya nilai-nilai kebangsaan, yang menjadi penyebab maraknya korupsi dan ketimpangan sosial di Indonesia. Menurutnya, jika nilai-nilai kebangsaan benar-benar diterapkan, berbagai masalah sosial—terutama korupsi—dapat ditekan secara signifikan.

“Empat Pilar MPR RI memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan dan mencegah berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi. Jika nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” tegas Rapidin.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, seperti Anggota DPRD Sumut Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Ketua DPC PDI Perjuangan Samosir, Forkopimca, serta tokoh masyarakat dan keagamaan, termasuk Romo RP Dr. Johannes Haryatmoko SJ. Hadir pula Kepala Lapas Pangururan, Jeremia Leonta, SH, MH, serta Wakil Kepala BPIP RI, Dr. Rima Agustina, SH, SE, MM.

Lapas Pangururan: Pendidikan Pancasila bagi Warga Binaan

Salah satu aspek menarik dari sosialisasi ini adalah komitmen Lapas Pangururan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dalam sistem pembinaan narapidana. Kepala Lapas Pangururan, Jeremia Leonta, menegaskan bahwa program pembinaan tidak hanya sebatas menjalani hukuman, tetapi juga memberikan edukasi kebangsaan bagi para warga binaan.

“Kami di Lapas Pangururan berkomitmen untuk menerapkan hasil sosialisasi ini dalam program pembinaan. Harapannya, warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan edukasi kebangsaan sehingga saat bebas nanti, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan semangat nasionalisme yang lebih kuat,” ujarnya.

Jeremia juga menekankan pentingnya nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Menurutnya, mantan narapidana tidak boleh terus-menerus distigmatisasi, karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam masyarakat.

“Warga binaan adalah bagian dari masyarakat kita yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Pancasila mengajarkan kita untuk mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi semua,” lugas Jeremia.

Romo: Korupsi dan Oligarki, Ancaman Serius bagi Demokrasi

Dalam kesempatan yang sama, Romo RP Dr. Johannes Haryatmoko SJ memberikan pemaparan mendalam tentang bagaimana korupsi dan oligarki menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Menurutnya, korupsi di Indonesia bukan sekadar masalah individu, tetapi telah menjadi sistem yang mengakar kuat dalam berbagai aspek pemerintahan dan bisnis.

“Kita sering berbicara tentang korupsi sebagai tindakan individu, tetapi yang terjadi di Indonesia jauh lebih kompleks. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem politik dan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir elite, yang disebut sebagai oligarki,” ungkap Romo.

Romo menjelaskan oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Mereka mengendalikan sumber daya negara, membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, dan membangun jaringan yang melindungi kepentingan mereka, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

“Ketika kekuasaan dan kekayaan hanya berputar di antara kelompok tertentu, rakyat hanya menjadi penonton. Program kesejahteraan seringkali hanya menjadi janji manis tanpa realisasi, sementara segelintir elite terus menumpuk kekayaan,” lugas Romo.

Romo juga menyoroti bagaimana kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin seringkali lebih menguntungkan pemodal besar dibandingkan rakyat kecil. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin melebar, dan masyarakat kecil justru semakin tertindas.

“Kita melihat bagaimana kebijakan dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan segelintir orang. Contohnya, sumber daya alam kita yang melimpah justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar dibandingkan oleh rakyat sendiri,” bebernya.

Dr. Rima Agustina: Pancasila Harus Diimplementasikan, Bukan Sekadar Dihafalkan

Sementara itu, Dr. Rima Agustina, SH, SE, MM, selaku Wakil Kepala BPIP RI, menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila adalah dasar negara yang harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan kita. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ketimpangan sosial, korupsi, dan praktik oligarki yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.

Rima menyoroti bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat sejak dini, agar generasi mendatang menjadi pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan politik yang adil. Jika kita benar-benar mengamalkan Pancasila, maka tidak ada ruang bagi oligarki dan korupsi dalam pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk politik uang yang hanya menguntungkan segelintir elite.

“Rakyat harus berani bersuara. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, kita harus kritis dan berani menolaknya. Demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika rakyat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” pungkasnya. (04/iKoneksi.com)