Jakarta, iKoneksi.com – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (12/11/2025) berubah menjadi salah satu rapat paling panas sepanjang pembahasan anggaran tahun ini. Agenda yang semestinya berjalan tertib yakni penyampaian dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 berakhir dengan gelombang interupsi, ketegangan antarkursi fraksi, hingga aksi walk out sejumlah anggota Dewan. Penyebabnya satu: pemangkasan subsidi pangan murah sebesar Rp 300 miliar yang dianggap mencederai kebutuhan masyarakat kecil.
Awal Rapat Tertib Sebelum Suhu Ruangan Meningkat
Rapat dimulai dengan penyampaian hasil reses oleh anggota DPRD Ramli, suasana masih relatif tertib. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika giliran pembahasan anggaran muncul, tensi segera meningkat saat Lukmanul Hakim, anggota Komisi C DPRD DKI, berdiri meminta interupsi keras. Dengan nada emosional, Lukman memprotes pemotongan subsidi pangan murah yang menurutnya tidak masuk akal.
“Saya sedih, Pak Ketua. Pengurangan subsidi pangan ini jangan dilakukan,” tegas Lukman. Ia menyebut alasan Pemprov yang menyatakan daging dan susu UHT tidak diminati warga hanyalah informasi yang menyesatkan.
“Anak buah Gubernur yang salah menyampaikan,” tambahnya, membuat suasana ruang paripurna semakin riuh.
Interupsi Beruntun: Dari Subsidi Pangan Hingga Normalisasi Sungai
Tak hanya soal pangan murah, isu lain segera menyusul. Achmad Yani, anggota Komisi A DPRD, mengangkat keresahan warga Pela Mampang dan Petogogan mengenai rencana normalisasi Kali Krukut. Warga takut rumah mereka akan tergusur tanpa sosialisasi yang memadai.
“Kalau pun rumah mereka tergusur, mohon diberikan ganti untung, bukan ganti rugi,” tegas Yani kepada Gubernur.
Sementara itu, Legislator Gerindra, Setyoko, kembali menyoroti pemangkasan subsidi pangan. Ia menilai keputusan itu memukul masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bantuan.
“Rp 300 miliar ini untuk kaum marhaen, Pak, bukan kapitalis!” serunya lantang.
Ia juga mengungkap dugaan pungutan liar yang terjadi ketika warga mengakses program pangan murah.
“Kadang harus bayar Rp 50 ribu supaya dilayani cepat. Seperti disuruh menyuap,” ungkapnya.
Suasana semakin memanas ketika anggota Komisi C lainnya, Josephine Simanjuntak, mengkritik keras keputusan menurunkan dana sosial sekaligus tetap menggelontorkan dana hibah besar untuk Forkopimda dan organisasi masyarakat.
“Dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar. Itu diturunkan Rp 300 miliar. Bagi saya itu tidak masuk akal, Pak,” kata Josephine.
Menurutnya, anggaran harus mencerminkan prioritas Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta Pemprov benar-benar mengoreksi kebijakan ini agar Jakarta tidak kehilangan arah menuju kota global yang manusiawi.
Pengesahan APBD yang Diwarnai Penolakan
Setelah interupsi beruntun, Ketua DPRD DKI, Khoirudin, berusaha menenangkan ruangan dan kembali mengambil alih sidang. Ia langsung mengajukan pertanyaan formal:
“Apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026 dapat disetujui?,” tanya dia.
Beberapa anggota menjawab setuju, namun sebagian lainnya berteriak lantang “tidak setuju!”. Tanpa melakukan voting atau verifikasi berdasarkan fraksi, Khoirudin mengetok palu tiga kali, menetapkan Ranperda APBD 2026 sebagai Perda resmi.
Keputusan tersebut langsung memicu gelombang protes baru.
“Pimpinan interupsi dong! Voting dulu, jangan asal ketok palu!” teriak salah satu anggota.
“Harusnya diabsen dulu per fraksi!” sahut lainnya.
Khoirudin tetap melanjutkan pembacaan keputusan, memicu sejumlah anggota Dewan memilih walk out dari ruang sidang sebagai bentuk ketidakpuasan. Anggota yang keluar antara lain dari Fraksi PSI, Gerindra, dan PAN seperti Franchine Widjojo, Ali Lubis, Yosephine Simanjuntak, dan beberapa anggota lainnya.
Ketegangan Politik Anggaran yang Belum Usai
Meski sidang resmi ditutup, ketegangan politik di DPRD DKI jauh dari selesai. Pemotongan subsidi pangan murah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi isu sensitif di Jakarta. Di saat sebagian warga bergantung pada program tersebut untuk mendapatkan harga terjangkau, keputusan pemangkasan dianggap tidak pro rakyat dan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi warga.
Dengan adanya protes terbuka, interupsi keras, dan aksi walk out, jelas bahwa pembahasan APBD 2026 menyisakan pertanyaan besar: apakah kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, atau justru diarahkan ke pos-pos hibah yang tidak sepenuhnya transparan?
Drama paripurna hari ini hanya menjadi permukaan dari dinamika politik anggaran yang masih akan terus berlangsung. Pertanyaannya kini: apakah Pemprov DKI akan meninjau ulang kebijakan ini? Ataukah keputusan palu yang diketok cepat itu menjadi babak baru polemik panjang di Jakarta?
